DESAKAN MENGGANTI KAPOLRI YANG GAGAL KENDALIKAN ANGGOTA DI KPK

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Kriminalisasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya berselang beberapa jam saja dari pemeriksaan Irjen Pol Djoko Susilo sudah menjadi alasan yang cukup bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengganti Kapolri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Timur Pradopo harus diganti karena gagal mengendalikan anggotanya.

"Ganti saja," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Gedung KPK, Sabtu (6/10/12).

Ia mengatakan, kriminalisasi penyidik oleh Polri dengan cara mencoba menangkap seorang penyidik KPK bernama Novel Baswedan dengan alasan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada 2004 silam adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Menurut Usman, upaya Polri membuka kasus lama menunjukkan langkah untuk menjegal KPK. Apalagi, surat penggeledahan yang dibawa Polri tak dilengkapi dengan izin pengadilan dan nomor surat.

Dalam konferensi pers Pimpinan KPK pada Sabtu dini hari, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, kasus yang dimaksud Polri terjadi saat Novel bertugas sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) di Polres Bengkulu pada 1999-2004. Ketika itu, anak buah Novel menembak pelaku pencurian sarang burung Walet yang akhirnya meninggal dunia.
Sebagai pimpinan, Novel memikul tanggung jawab itu dan dihadapkan ke Majelis Etik Polri. Saat itu, Novel sudah menerima teguran. Kasusnya dianggap selesai. Bambang meyakini, Novel bukan pelaku penembakan. Novel bahkan tidak ada di lokasi kejadian. Tetapi ia memikul tanggung jawab sebagai pimpinan.

Upaya pemanggilan terhadap Novel, kata Bambang, sudah dilakukan sejak Kamis (4/10/12), atau sehari sebelum Djoko Susilo yang terjerat kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi roda dua dan empat diperiksa oleh KPK. Namun saat itu alasan pemanggilan adalah untuk meluruskan fitnah atas Kapolri yang notabene atasan Novel di Mabes Polri. Novel hanya bersedia memenuhi panggilan jika mendapat izin Pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas tidak memberi izin. Keesokan harinya, dengan alasan berbeda, Polisi dari Polda Bengkulu datang untuk menangkap Novel.

Menurut Usman, kasus itu jelas sebuah upaya untuk menghadang KPK. Kalau yang dipersoalkan penembakan pelaku kejahatan, kasus itu tak ada bedanya dengan Densus 88 yang menembaki terduga teroris hingga tewas. "Densus juga berkali-kali mengeksekusi orang di lapangan sampai mati. Tidak ada koreksi. Saya yakin tidak ada yang sempurna, penyidik KPK juga begitu. Tapi kalau kasus lama dibuka-buka lagi, keliru besar. Itu jelas untuk menghambat KPK," tuturnya.

Tindakan Polri mengirimkan anggotanya untuk menangkap Novel dan menyebarkan polisi tak berseragam di Gedung KPK sudah cukup menjadi bukti, betapa Kapolri tak bisa mengendalikan anggotanya. Hal itu menjadi butir pertama Pernyataan Rakyat Indonesia yang dibacakan oleh pakar hukum tata negara Saldi Isra. "Kapolri tidak mampu mengendalikan anggotanya. Atas hal tersebut, Presiden harus memberhentikan Kapolri," katanya.

Butir kedua, presiden harus segera mengambil alih komando, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan sebelum keadaan semakin memburuk.

"Kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung langkah KPK dalam melakukan pembersihan di tubuh Polri dari praktik korupsi. Kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung langkah KPK dan bersatu dalam melakukan perjuangan melawan korupsi," tuturnya.

Meski dorongan untuk mengganti Kapokri demikian kuat, Usman tidak yakin Presiden SBY mempunyai keberanian untuk melakukannya. Mengingat Presiden SBY nyaris tidak melakukan apapun untuk menengahi kemelut antara KPK dan Polri ini.

"Saya cuma ragu apa presidennya mau. Saya punya keraguan besar apakah betul-betul mau berdiri di depan untuk memberantas korupsi. Tidak ada tindakan konkrit sejauh ini, ini kan akumulasi dari sejumlah ketegangan anatara Polri dan KPK. Kalau presiden sungguh-sungguh serius memberantas korupsi, seharusnya tidak terjadi yang seperti ini," tuturnya.

PR