PULUHAN WARGA GUSURAN WADUK PLUIT LAPORKAN JOKOWI DAN AHOK KE POLDA

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Puluhan warga Kampung Muara Baru RT17 RW19 Blok G, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (27/8), melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena dinilai sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan, dan perusakkan properti dalam penggusuran pemukim di bantaran Waduk Pluit.

Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Simon Tambunan, selaku kuasa hukum warga, mengatakan tujuan kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi terkait dugaan perusakan barang, penganiayan, dan perbuatan tidak menyenangkan pada saat penggusuran itu.

"Kami datang ke sini terkait penggusuran Waduk Pluit. Kami mau melaporkan Jokowi, Ahok, dan Satpol PP yang atas perintah Jokowi, tanpa ada pemberitahuan, menghancurkan, dan merubuhkan rumah warga," ujar Simon, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (27/8).

Dikatakan Simon, peristiwa penggusuran itu terjadi sekitar pukul 10.00, Kamis (22/8) lalu.

"Kejadian Kamis (22/8), sekitar jam 10.00. Datang Satpol PP dengan kekuatan 1100 personel, melawan 30 KK jelas tak berimbang. Jadi kami menilai ini adalah serangan secara sistematik, termasuk kejahatan kemanusian," tambahnya.

Akibat penggusuran itu, kata Simon, barang-barang berharga warga rusak dan hilang. Selain itu, sejumlah warga diduga mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat Satpol PP seperti pemukulan dan penganiayaan lainnya.

"Ini Ibu Neli, dianiaya, diinjak-injak sama Satpol PP. Pak Budi, diseret dan dipukul. Rata-rata, semua warga luka-luka, tapi yang kami bawa hanya dua. Nanti kami minta surat pengantar untuk melakukan visum," ungkapnya.

Ia melanjutkan, warga saat ini terkatung-katung hidup di pinggir jalan.

"Mereka sekarang tinggal enggak jelas di jalanan bekas penggusuran. Bahkan masih mendapatkan intimidasi dari Satpol PP untuk pergi," katanya.

Simon menuturkan, warga meminta supaya Jokowi bertanggung jawab dan memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan terhadap warga gusuran Waduk Pluit. Simon juga menuding Jokowi telah berkhianat kepada warga. Pasalnya beberapa waktu lalu, warga sempat diundang makan dan dijanjikan tak akan digusur sebelum rumah susun dibangun.

"Waktu itu, warga sempat diundang makan siang dan dijanjikan akan mendapatkan pergantian rumah susun. Tapi, rumah susun yang mana?" ketus dia.

Menyoal status tanah, Simon mengaku, memang tanah itu bukan milik warga. Namun, mereka menyesalkan cara penggusuran yang dilakukan.

"Kalau status tanah milik pemerintah. Tapi mereka bayar PBB sudah lama. Dan kami sesalkan cara penggusurannya. Memang ada sebagian warga yang sudah mendapat ganti rugi. Namun, ada sekitar 30 KK atau sekitar 120 jiwa belum mendapatkannya," tandasnya.

BERITASATU