Halaman

Selasa, 20 Maret 2018

NENO WARISMAN KINI INISIASI WAG #2019GANTIPRESIDEN, NETIZEN INGATKAN UANG JAMAAH UMROH

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Gerakan 2019 Ganti Presiden yang diserukan oleh politisi PKS Mardani Ali Sera sekitar satu pekan lalu disambut hangat oleh para pendukungnya. Sejak dimunculkannya, kampanye ini diklaim tumbuh dengan sangat cepat.

Salah satu yang menyambut gerakan tersebut adalah Titi Widoretno Warisman atau yang lebih dikenal sebagai Neno Warisman. Neno kemudian membuat grup di aplikasi Whatsapp yang diberi nama #2019GantiPresiden.

Grup itu diklaim oleh Neno sebagian besar berisi Ibu-Ibu rumah tangga. Di dalam grup itu mereka saling bertukar pikiran, namun secara umum isinya adalah membicarakan kejelekan atau aspek negatif dari pemerintahan Jokowi saja.

Maka tak salah bila pembuatan grup oleh Neno tersebut sebagai wadah provokasi masyarakat saja. Karena informasi yang disajikan tidak berimbang dan tidak menggali suatu permasalahan secara komprehensif. 

Melalui WAG itu mereka bisa beraman-ramai menyudutkan pemerintahan Jokowi tanpa ada satu pun data pembanding. 

Di samping itu, menurut seorang pengamat, banyaknya para ibu rumah tangga yang masuk dalam grup WhatsApp #2019GantiPresiden yang digagas oleh Neno Warisman itu, dianggap bukan sekadar kesadaran politik. Namun semata-mata hanya berdasar kesadaran semu semata.

Menurutnya, para 'emak-emak' itu masuk WAG karena memang ingin masuk dalam grup WA saja. Bukan karena niat dan kesadaran bahwa tidak ingin memilih Jokowi di Pilpres berikutnya.

Lucunya, kemunculan grup untuk mengganti presiden di atas, ternyata mendatangkan respon negatif kepada Neno Warisman sebagai penggagasnya. Pasalnya, Neno sendiri pernah dilaporkan ke polisi pada 2015 lalu karena diduga melakukan penipuan dalam bisnis travel umroh. 

Ketika itu, sepasang suami istri, Geodi Naim dan Mirza Dewiyanti melapor ke polisi karena sudah melunasi uang biaya perjalanan kepada Neno Tour, biro perjalanan milik Neno Warisman, sebesar 2.550 USD. Namun, tak kunjung diberangkatkan ke tanah suci Mekkah.
Atas laporan ini, pemilik nama asli Hj Titi Widoretno Warisman itu dijerat dengan pasal penipuan atau penggelapan dengan ancaman pidana selama empat tahun penjara.

Sejumlah warganet kemudian menyebut secara sinis gerakan Neno Warisman di atas karena latar belakangnya yang "tidak beres" soal duit jamaah itu. Misalnya, "Gantiin duit jamaah yang gagal berangkat umroh aja gak becus, Kok ribet-ribet bikin gerakan ganti presiden".
Namun seperti itulah manusia yang bermuka dua. Bermuka manis penuh keshalihan di hadapan media, di baliknya mereka kerap melakukan kejahatan. 

Dan yang jelas, tak mungkin pembuatan WAG di atas bila tidak untuk kepentingan politik. Tak salah juga, bila kini Neno Warisman disebut sedang bermanuver politik untuk menjatuhkan nama Presiden Jokowi.

KUMPARAN

JOKOWI INGIN PEMUDA INDONESIA DAN AUSTRALIA PERLUAS TOLERANSI

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Ada yang menarik dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Australia pekan ini, yaitu ketika Jokowi meluangkan waktu jalan pagi bersama sejumlah anak muda Indonesia dan Australia yang tergabung dalam “Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue," sebelum menghadiri pertemuan dengan ratusan anggota perkumpulan itu.

Delapan belas anak muda yang ikut jalan pagi itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia, antara lain dari Tasikmalaya, Jombang, Kudus, Jakarta, Lombok, Manado dan Bali, serta mereka akan berada di negara kangguru itu sebagai bagian dari program “Outstanding Youth for the World” yang digagas Kementerian Luar Negeri Indonesia.

“Saya titipkan mereka agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian, yang bisa menceritakan mengenai organisasi yang beragam suku, beragama agama, beragama bahasa daerah, tetapi kita tetap satu menjadi sebuah bangsa besar, Indonesia,” ujar presiden kepada wartawan.

Lebih jauh Jokowi ingin anak-anak muda itu mendapat pengalaman dan wawasan tambahan tentang dunia luar, khususnya Australia, yang kemudian bisa dibagi dengan komunitas mereka. “Jadi anak-anak muda ini biar kenal dengan saudara-saudara mereka yang ada di Australia,” kata Jokowi menambahkan.

Harun Al Rosyid, salah seorang peserta yang juga siswa Madrasah Aliyah Mu'allimin Nadlatul Wathan Pancor di Lombok, NTB, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya bisa ikut program Kementerian Luar Negeri ini dan berdialog langsung dengan presiden. "Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Saya berangkat dari Lombok, pertama kalinya Pak. Pertama kali naik pesawat, pertama kali makan steak, ikan salmon, enak banget, pak. Pertama kali ke luar negeri," ujar Harun Al Rosyid dengan jujur.

Peserta Indonesia Program OYTW di Australia

Delapan belas anak muda ini memang memanfaatkan jalan kaki ini untuk berdialog dan berbagi informasi tentang beragam isu dengan presiden dan ibu negara Iriana. Mulai dari isu santai seperti olahraga dan musik yang digemari Jokowi, hingga soal tantangan menjaga kerukunan di Indonesia.

“Saya suka musik yang memberi semangat karena drum-nya, dug-dug-dug, coba lihat saja, ada yang membawa pesan anti-korupsi, anti-narkoba, perdamaian. Diingatkan bahwa kita satu saudara lho,” ujar presiden menjawab pertanyaan mengapa ia suka musik rock.

Tips Jokowi Menjaga Kerukunan

Jokowi juga memberi tips sederhana untuk merawat kerukunan di Indonesia. “Selalu berpikir positif!” kata presiden menegaskan. Dia menambahkan, “kita ini kalau terbuka, saling bisa menghargai, menghormati, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak saling mencela, menjelekkan, menyalahkan; maka semua bisa rukun.”

Dialog yang dilangsungkan ketika jalan kaki Sabtu (17/3) pagi di The Royal Botanical Garden, yang terletak di sekitar Opera House di Sydney itu kembali diulang Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam acara “Outstanding Youth for The World.” “Menjadi beragam itu indah. Ini akan menjadi indah jika kita semua saling menghormati. Saya harap dari usia muda, Anda sudah mengadopsi nilai tolerasi dan perdamaian,” ujar Jokowi dalam pidatonya.

PM Australia Puji Kepemimpinan Jokowi

Hal senada disampaikan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, yang dalam sambutannya memuji Presiden Jokowi. “Berdiri di samping saya adalah seorang presiden yang sukses merawat keberagaman di negaranya. Dan mewujudkan kepemimpinan di Indonesia, yang bisa saya katakan merupakan perpaduan antara demokrasi, Islam dan modernisasi. Beliau adalah salah satu panutan pemimpin dunia saat ini,” ujar Turnbull.

Kedua pemimpin menyempatkan bertemu para pemuda di tengah KTT ASEAN-Australia 2018 yang dilangsungkan akhir pekan ini. Mengapa? “Karena Anda adalah masa depan dan suara hari nanti Anda akan memimpin dunia,” kata Jokowi menegaskan.

OYTW, untuk Anak Muda Berprestasi di Bidang Keagamaan

“Outstanding Youth for the World” adalah program bagi anak muda berprestasi dalam bidang keagamaan, yang digagas Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mendorong dialog antar agama. Dalam program di Australia ini, 18 anak muda Indonesia akan diajak melakukan dialog interaktif di Konsulat Jendral Indonesia di Sydney, mengunjungi komunitas-komunitas Muslim dan sekolah-sekolah di Sydney.

Dalam keterangan pers yang diterima VOA, para peserta program ini diharapkan akan terbuka wawasan dan pengetahuannya mengenai keberagaman dan kerja sama antar bangsa, serta memperkokoh nilai-nilai moderat di kalangan anak muda yang akan membangun jembatan antar-keyakinan, suku bangsa dan peradaban.

VOA

PENGAKUAN MARINA UNGKAP BOBROK BUMD DHARMA JAYA

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

PD Dharma Jaya adalah salah satu badan usaha terbesar milik Pemprov DKI Jakarta. BUMD ini bergerak di bidang pangan.

Sudah lama terbentuk, nyatanya sejumlah persoalan banyak terjadi di dalam PD Dharma Jaya. Salah satunya terungkap setelah Dirut PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati buka mulut.

Kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Marina menceritakan kondisi BUMD yang dia pimpin. Dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) senilai Rp 41 miliar pada November 2017 tak kunjung cair. Menghadapi kondisi itu, PD Dharma Jaya sampai mengutang ke pengusaha pemasok ayam Rp 80 miliar.

"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp 80 miliar. Orang mau 'ngutangin' juga limited (terbatas). Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri," kata Marina, Kamis (15/3).

"Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang 'Pak saya mau resign' saya bilang. 'Kenapa?' Saya bilang ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena enggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu," sambungnya.

Saking kesalnya, Marina sampai memutuskan ambil jalan pintas untuk mengundurkan diri. Dia menilai sistem yang diterapkan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, tak seperti sebelumnya. Seperti proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.

Hal lain yang dikesalkan, terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum dibayar, padahal kata dia untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini PSO yang mencapai Rp 41 miliar belum dicairkan.

Tercatat dari Desember uang yang belum diremburse Rp 13.246 525.000. Kemudian Januari mencapai Rp 17.022.500.000. Dan Februari Rp 14.206.425.000.

"Saya talangi pakai kas untuk November, Desember, tapi Januari, Februari, Maret sudah tidak bisa. Bayangkan masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair, itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini," katanya.

Marina menambahkan, sebenarnya sejumlah persoalan di Dharma Jaya sudah dia rasakan sejak pertama kali masuk ke badan usaha tersebut. Marina dilantik pada 2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama yang kala itu masih sebagai gubernur DKI.

Dia bercerita tahun pertama menjabat adalah tahun tersulit bagi dia. Hal yang pertama dia bereskan terkait kinerja pegawai-pegawai. Dia menemukan banyak pekerja yang tidak profesional dan ini yang harus diubah.

"Kesulitan daripada memimpin Dharma Jaya adalah yang sudah terbiasa sekian puluh tahun bekerja dengan cara tidak ada aturan yang benar tidak profesional itu membuat kita harus mengubah," kata Marina saat ditemui di kantornya, Cakung, Jakarta Timur.

Dia sadar mengubah itu tak instan dan butuh kerja keras untuk mengubah hal kurang baik yang selama ini terpelihara menjadi professional. Berkat pantang menyerah, kini dia melihat karyawannya sudah kompeten dan professional.

"Tapi karena sudah niatnya saya menunjukkan kepada mereka tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan mereka, maka mereka akhirnya sadar bahwa Bu Rina ajak teman bekerja di Dharma Jaya secara profesional. Mereka itu terbiasa dulu tidak kerja profesional tidak terbiasa bahwa usaha itu harus untung terbiasa ya udah, kalau ya udah ada anggaran ya dibuat anggaran tapi kan bisnis itu kan harus ada anggaran tapi kalau bisa efisien ya efisien gitu," jelas dia.

Bukan cuma kelakuan pegawai, masalah lain yang dia hadapi soal kondisi keuangan PD Dharma Jaya yang pada masa itu hanya memiliki dana Rp 2,4 miliar. Namun dana tidak jadi masalah, 2016 adalah masa pembenahan dan ditahun 2017 barulah PD Dharma Jaya memiliki keuangan yang kokoh.

"Kalau 2016 kan pembenahannya jadi di Dharma Jaya itu bukan sekadar dagang tapi pembenahan persoalan administrasi dengan karyawan tidak ada kontrak tidak ada skala gaji, tidak ada peraturan perusahaan itu kan diperbaiki," ujar dia.

Saat PD Dharma Jaya menjadi BUMD pangan terbesar di DKI Jakarta, Marina memilih untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Sandiaga. Keputusannya semakin bulat karena merasa sulit sekali bertemu gubernur dan wakil gubernur sebagai atasannya, padahal banyak hal yang harus dibahas salah satunya program daging bersubsidi untuk warga tak mampu.

Saat ingin menuju ruangnya di depan pintu Marina sempat diadang oleh ajudan Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.

"Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless. Karena PSO juga enggak turun terus udah gitu di dalam sendiri dari Badan Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah," keluhnya.

MERDEKA

DIRUT PD DHARMA JAYA: ITU KAN UANG NEGARA KENAPA DIPERLAMBAT?

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, mengungkapkan banyak hal. Terkait dengan sejumlah persoalan yang banyak terjadi di dalam PD Dharma Jaya.

Seperti diketahui, PD Dharma Jaya sudah lama terbentuk. Lembaga ini merupakan salah satu badan usaha terbesar milik Pemprov DKI Jakarta. BUMD ini sendiri bergerak di bidang pangan.

Marina menuturkan, kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, ia pernah menceritakan kondisi BUMD yang dia pimpin. Dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) senilai Rp 41 miliar pada November 2017 tak kunjung cair. Menghadapi kondisi itu, PD Dharma Jaya sampai mengutang ke pengusaha pemasok ayam Rp80 miliar.

“Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp80 miliar. Orang mau ‘ngutangin’ juga limited (terbatas-red). Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri,” ungkap Marina.

“Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang ‘Pak saya mau resign’, saya bilang. ‘Kenapa?’. Saya bilang, ‘ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena enggak dibantu, PSO belum turun’, saya bilang gitu. Terus, ‘di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco’. Saya bilang gitu,” sambungnya.

Saking kesalnya, Marina sampai memutuskan ambil jalan pintas untuk mengundurkan diri. Dia menilai, sistem yang diterapkan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, tak seperti sebelumnya. Seperti proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

“Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi,” jelas dia.

Hal lain yang dikesalkan, terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum dibayar. Padahal, kata dia, untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini, PSO yang mencapai Rp41 miliar belum dicairkan.

Tercatat, dari Desember, uang yang belum diremburse sebesar Rp13.246 525.000. Kemudian Januari mencapai Rp17.022.500.000. Dan Februari Rp14.206.425.000.

“Saya talangi pakai kas untuk November, Desember. Tapi Januari, Februari, Maret sudah tidak bisa. Bayangkan, masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair? Itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini,” katanya.

Marina menambahkan, sebenarnya sejumlah persoalan di Dharma Jaya sudah dia rasakan sejak pertama kali masuk ke badan usaha tersebut. Marina dilantik pada 2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu masih sebagai gubernur DKI.

Dia bercerita tahun pertama menjabat adalah tahun tersulit baginya. Hal yang pertama dia bereskan terkait kinerja pegawai-pegawai. Dia menemukan banyak pekerja yang tidak profesional dan ini yang harus diubah.

“Kesulitan daripada memimpin Dharma Jaya adalah yang sudah terbiasa sekian puluh tahun bekerja dengan cara tidak ada aturan yang benar, tidak profesional. Itu membuat kita harus mengubah,” kata Marina saat ditemui di kantornya, Cakung, Jakarta Timur.

Dia sadar, mengubah itu tak instan dan butuh kerja keras. Untuk mengubah hal kurang baik yang selama ini terpelihara menjadi professional. Berkat pantang menyerah, kini dia melihat karyawannya sudah kompeten dan professional.

“Tapi karena sudah niatnya saya menunjukkan kepada mereka tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan mereka, maka mereka akhirnya sadar bahwa Bu Rina ajak teman bekerja di Dharma Jaya secara profesional. Mereka itu terbiasa dulu tidak kerja profesional, tidak terbiasa bahwa usaha itu harus untung. Terbiasa ya udah, kalau ya udah ada anggaran ya dibuat anggaran. Tapi kan bisnis itu kan harus ada anggaran. Tapi kalau bisa efisien ya efisien gitu,” jelas dia.

Bukan cuma kelakuan pegawai, masalah lain yang dia hadapi soal kondisi keuangan PD Dharma Jaya yang pada masa itu hanya memiliki dana Rp2,4 miliar. Tapi dana tidak jadi masalah, 2016 adalah masa pembenahan dan ditahun 2017 barulah PD Dharma Jaya memiliki keuangan yang kokoh.

“Kalau 2016 kan pembenahannya. Jadi di Dharma Jaya itu bukan sekadar dagang tapi pembenahan persoalan administrasi dengan karyawan. Tidak ada kontrak tidak ada skala gaji, tidak ada peraturan perusahaan. Itu, kan, diperbaiki,” ujar dia.

Saat PD Dharma Jaya menjadi BUMD pangan terbesar di DKI Jakarta, Marina memilih untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Sandiaga. Keputusannya semakin bulat karena merasa sulit sekali bertemu gubernur dan wakil gubernur sebagai atasannya. Padahal banyak hal yang harus dibahas. Salah satunya program daging bersubsidi untuk warga tak mampu.

Saat ingin menuju ruangnya, di depan pintu, Marina sempat diadang oleh ajudan Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.

“Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless. Karena PSO juga enggak turun terus, udah gitu di dalam sendiri dari Badan Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah,” keluhnya, seperti dikutip dari merdeka.com pada Selasa (20/3/2018).

INFONAWACITA

MINTA ANIES DUKUNG RIZIEQ, MASSA DEMO DI GEDUNG DPRD DKI

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Massa berdemo di depan gedung DPRD DKI. Massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi dukungan kepada Habib Rizieq Syihab agar dapat kembali ke Indonesia dengan aman.

Demo dilakukan di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018). Massa yang menamakan diri Forum Umat Islam Revolusioner itu berkumpul sejak pukul 13.00 WIB.

Massa juga membawa spanduk bertulisan 'Ulama Didzolimi, Anies Hanya Diam', 'Anies Hanya Retorika, Tak Bela Umat Islam'. Salah satu koordinator demo, Dhany Lesy, dalam orasinya mengatakan kecewa terhadap kepemimpinan Anies.

"Umat Islam hari ini merasakan bahwa Anies-Sandi telah mulai meninggalkan perjuangan ulama," teriak Dhany.
Dhany menyoroti Habib Rizieq yang harus mengungsi ke Arab Saudi. Dia meminta Anies melakukan tindakan untuk membantu Rizieq.

"Anies tak melakukan pembelaan apa-apa, Anies hanya diam," sebutnya.

Dhany juga menuding Anies membiarkan judi dan prostitusi berkembang di Jakarta. Dia meminta Anies menegakkan syariat Islam di Jakarta.

"Anies hanya pandai beretorika tapi tak melakukan apa-apa untuk menegakkan agama. Judi, prostitusi di mana-mana, Anies hanya diam," tuturnya.

DETIK

DPR ANGGAP TINDAKAN FPI TERHADAP TEMPO MENGANCAM KEBEBASAN PERS

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Anggota Komisi l DPR Andreas Pareira mengatakan tindakan anggota Front Pembela Islam (FPI) unjuk rasa di kantor Tempo di Palmerah, Jakarta, Jumat pekan lalu, 16 Maret 2018, mengancam kebebasan pers. "Jelas, tindakan ini mengancam kebebasan pers," kata Andreas, Selasa, 20 Maret 2018.

Sekitar 200 anggota FPI meminta redaksi Tempo untuk meminta maaf atas publikasi kartun di Majalah Tempo yang dinilai menghina dan merendahkan pemimpin mereka, Rizieq Shihab. Saat diterima untuk bermediasi, seorang anggota FPI menggebrak meja dan melempar gelas air mineral ke tengah meja diskusi.

ntimidasi berlanjut saat Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli dipaksa keluar untuk meminta maaf di depan massa FPI. Saat Arif memberikan penjelasan di atas mobil, seorang yang diduga anggota FPI merebut dan melemparkan kacamata Arif ke tengah kerumunan massa.

Anggota FPI yang berada di bawah mobil komando juga melempari Arif dengan gelas air mineral.

Tindakan FPI terhadap Tempo, kata Andreas, merupakan tidak kekerasan terhadap media massa. "Dengan alasan apapun tidak dibenarkan."

Andreas mengatakan sebaiknya FPI menempuh jalur hukum jika merasa keberatan dengan karikatur pada Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. "Silakan menggunakan saluran hukum apabila tidak setuju dengan pemberitaan media."

Kekerasan, kata Andreas, merupakan tindakan kriminal. “Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku tindakan kekerasan."

TEMPO

Senin, 19 Maret 2018

KEJUTAN BAGI TENTARA SURIAH, ASSAD KUNJUNGI GHOUTA TIMUR

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan kunjungan kejutan ke Ghouta Timur untuk menemui para tentara Suriah. Dia memuji para tentaranya yang berhasil sebagian wilayah itu dari pemberontak dan militan bersenjata setelah tujuh tahun perang sipil pecah.

Presiden Assad berdiri di jalan-jalan dan disambut jabat tangan para tentara dan warga sipil. “Kami bangga pada Anda,” kata Assad kepada para tentaranya pada hari Minggu yang disiarkan stasiun televisi televisi Al-Ikhbariya.

Dia mengatakan kepada tentaranya bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk wilayah Ghouta Timur, tetapi juga untuk menyingkirkan dunia terorisme.

”Dengan setiap peluru yang Anda tembak pada seorang teroris, Anda mengubah keseimbangan di dunia ini,” kata Assad, yang dikutip Senin (19/3/2018).

Pasukan pemerintah Suriah telah membebaskan 70 persen wilayah Ghouta Timur di pinggiran Damaskus. Wilayah itu sebelumnya bawah kendali kelompok pemberontak dan militan bersenjata sejak 2012.

Seorang sumber Angkatan Darat Suriah telah mengatakan kepada Sputnik bahwa tentara Suriah telah memutuskan untuk tidak melakukan tawar-menawar dengan kelompok militan yang berusaha melarikan diri dari Kota Harasta, Ghouta Timur ke Idlib.

Menurutnya, serangan Angkatan Darat Suriah terhadap Ghouta Timur telah memicu kepanikan di kalangan militan.

”Penduduk bersenjata menentang mereka (militan) dan sekarang mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyerah,” kata sumber tersebut.

Pada akhir Februari, Rusia—sekutu utama Assad—berjanji untuk menciptakan sebuah koridor kemanusiaan yang berguna untuk jalur evakuasi warga sipil Ghouta Timur.

Sejak sebagian besar wilayah Ghouta Timur, ribuan warga sipil untuk pertama kalinya melakukan eksodus. Mereka memilih pindah ke wilayah yang dikuasai pasukan pemerintah karena sudah putus asa tidak mendapatkan makanan dan obat-obatan.

SINDONEWS