PERMINTAAN MAAF SBY PADA MALAYSIA BIKIN MALU INDONESIA

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf pada Malaysia dan Singapura terkait asap kebakaran lahan di Riau. Selain itu, menurut Presiden SBY , jika ada perusahaan lalai tidak perlu menyebutkan asal perusahaan itu dari Indonesia atau Malaysia dan Singapura.

Padahal empat menteri SBY tak mau minta maaf. Mereka merasa kebakaran hutan harus diselesaikan bersama. Selain itu ada juga perusahaan Malaysia dan Singapura yang diduga terlibat.

SBY pun banjir kritik. Wakil Ketua Umum Fadli Zon menilai sikap SBY membuat malu Indonesia.

"Permintaan maaf tanpa diiringi solusi seperti menampar muka sendiri. Tak taktis. Pemerintah harus berani menegakkan hukum pada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini. Pemerintah juga harus mampu mengubah pola pikirnya atas masalah lingkungan hidup sebagai masalah serius," kata Fadli Zon kepada merdeka.com, Selasa (25/6).

Presiden SBY mengambil alih penanganan kabut asap ini ke tangan pemerintah pusat. Satgas pemadaman kebakaran telah dikirim ke Riau.

"Sikap ini patut disayangkan. Pemerintah terkesan defensif dan menunjukkan lemahnya diplomasi lingkungan. Seharusnya dicari akar masalah dan ada penanganan bersama," kata Fadli.

Menurut Fadli, pemerintah hingga saat ini belum serius menangani masalah kabut asap. Persoalan asap di kawasan Sumatera dan menyebar ke negara tetangga merupakan masalah tahunan yang tak pernah tuntas. Belum nampak langkah serius mencari solusi permanen. Faktanya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). Padahal dengan ratifikasi ATHP,Indonesia akan mendapatkan bantuan teknis untuk menangani peristiwa kabut asap seperti sekarang.

"Sudah banyak analisa yang mengkaitkan peristiwa asap ini dengan adanya beking politik di perkebunan kelapa sawit. Dan perusahaan yang terlibat bukan saja perusahaan Indonesia, namun juga Singapura dan Malaysia. Namun,pemerintah kita belum berani mengambil langkah tegas," beber Fadli.

Menurutnya, perlu diteliti dan diinvestigasi perusahaan-perusahaan yang arealnya menyebabkan kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan. Hukum harus ditegakkan dengan tegas. Sehingga, ketika ada peristiwa seperti ini, pemerintah tahu apa yang perlu dilakukan.

"Permintaan maaf tak menyelesaikan persoalan, justru hanya melemahkan posisi diplomasi kita," kata Fadli.

MERDEKA