ANAS LANCARKAN SERANGAN BALASAN

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Tahun 2013 memang tahun politik. Partai-partai politik akan bermanuver dalam menghadapi pemilu 2014.

Tetapi Partai Demokrat malah disibukkan dengan permasalahan internal setelah Anas Urbaningrum, sebagai Ketua Umum partai berlambang bintang mercy itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tidak berhenti disitu, setelah terjadi kekosongan ketua umum pasca Anas mengundurkan diri sebagai ketua umum Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono juga telah digoyang dengan kasus yang sama setelah Anas membuat pernyataan yang seakan-akan Sekjen Partai Demokrat juga terlibat dengan korupsi Hambalang.

"Dalam melihat hal ini masyarakat harus cermat menyimpulkan persoalan yang campur aduk antara hukum dan politik," kata Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Ahmad Zamron, kepada wartawan di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, tuduhan Anas mengenai keterlibatan anak SBY dalam kasus itu membuat masyarakat bingung karena ini adalah persoalan hukum dan Anas seakan-akan membuat manuver menjadi persoalan politik.

Dia menambahkan, masyarakat harus paham dan bisa memilah-milah bahwa kasus Hambalang adalah kasus hukum dan penyerangan terhadap keterlibatan Ibas adalah persoalan politik.

"Persoalan ini jelas sekali karena yang namanya hukum harus disertai dengan bukti yang jelas tidak bisa hanya diucapkan karena itu akan mengarah ke fitnah," ujarnya lagi.

Ahmad mengatakan, pernyataan Anas mengenai keterlibatan Ibas merupakan serangan politik yang mencoba menghakimi Ibas ke hukum sosial dengan cara membuat opini publik agar masyarakat membuat pandangan negatif terhadap yang bersangkutan.

Untuk itu, tegas dia lagi, masyarakat harus adil dalam menyikapi permasalahan ini dan tidak mudah tergiring oleh opini yang mencoba memojokkan person tertentu karena politik adalah alat untuk berkuasa.

"Masyarakat harus jeli memilih penguasa yang benar dan yang mampu menegakkan hukum bukan malah melemahkan hukum dengan kepandaian berpolitiknya," demikian Ahmad.

Selanjutnya dikatakan, ada dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicurigai mendapatkan intervensi atau tekanan dari pihak istana, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tidak melakukan panggilan terhadap putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Hal ini terkait dengan nama Ibas yang disebut oleh eks Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, menerima uang 200 ribu Dollar Amerika terkait pelaksanaan kongres Partai Demokrat, di Bandung tahun 2010 lalu.

Demikian dikatakan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Jakarta, hari ini. "Jadi panggil saja, kalau ada tekanan maka bilang rakyat, rakyat pasti akan bela KPK," kata Adhie.

Yulianis, saksi kunci Hambalang belum lama ini bahkan menyebutkan juga kalau data penerimaan uang Ibas yang disimpan dalam laptopnya sudah disita dan saat ini berada ditangan penyidik KPK.

Menurutnya, pemanggilan Ibas oleh KPK selain merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat, juga dilakukan untuk membuktikan bahwa tudingan yang juga dikatakan oleh M. Nazaruddin ini valid atau tidak valid. "Bahwa kemudian kasus dipetieskan, itu tidak ada masalah yang penting panggil dulu," tekan Adhie.

Adhie menekankan validasi bukti yang menjadi alasan KPK menunda pemanggilan Ibas nantinya malah akan menjerumuskan KPK. Apalagi, saat ini respon publik terhadap Abraham Samad Cs sedang tinggi-tingginya. "Jangan sampai hanya karena anak presiden, KPK dicerca dan menimbulkan distrust bagi KPK. Dan ini tak boleh terjadi," demikian Adhie mengingatkan.

WASPADA