Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...
Kubu Demokrat menganggap jebloknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY dipicu lemahnya komunikasi dari sejumlah kementerian. Para menteri selaku komandan kementerian dituding kurang aktif mengkomunikasikan program -program yang sudah dikerjakannya kepada publik.
"Bukan tidak ada tapi kurang gencar. Makanya, rakyat tidak begitu memahami apa yang sudah dikerjakan. Padahal, komunikasi publik dari presiden sudah cukup baik," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Jakarta, Kamis (16/5).
Dia lantas menyentil peran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Ramadhan, kementerian yang digawangi kader PKS Tifatul Sembiring itu seharusnya bisa menjadi motor terdepan dalam menjalankan fungsi komunikasi tersebut.
Dia mengingatkan era reformasi membuat ekspektasi publik terhadap pemerintahan menjadi begitu tinggi. Semangat keterbukaan juga membuat siapapun dapat menyampaikan kritiknya terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Arus informasi yang begitu deras ini, tegas Ramadhan, harus bisa diimbangi pemerintah.
"Menkominfo harus tertantang, tercambuk, lebih bergairah, dan ekstra keras melakukan komunikasi kinerja pemerintahan kepada publik," ujar mantan wartawan Jawa Pos, itu.
Sebelumnya, survei terbaru Indo Barometer menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY terus turun menembus batas "aman", yakni di bawah 50 persen. Per Mei 2011, hanya 48,9 persen publik yang merasa puas dengan kinerja SBY.
Secara umum tren kepuasan publik terhadap SBY terus menurun sejak pilpres. Data survei Indo Barometer menunjukkan kepuasan terhadap SBY pada Agustus 2009 masih 90,4 persen. Selanjutnya terjun bebas menjadi 74,5 persen per Januari 2010; 50,9 persen pada Agustus 2010, dan sekarang menjadi 48,9 persen.
Ramadhan menyebut hasil survei merupakan cambuk bagi pemerintah untuk bekerja lebih optimal. Partai Demokrat, imbuh dia, selalu menyikapi setiap hasil survei secara dewasa. "Seburuk apapun kritik itu pasti tetap ada hikmahnya. Kami tidak mencela hasil survei Indo Baromoter," tegas Ramadhan.
Meski begitu, selaku the rulling party yang menjadi pilar politik utama pemerintahan SBY -Boediono, Ramadhan memastikan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sejumlah indikator ekonomi dan data BPS memperlihatkan perbaikan.
"Mulai pengangguran dan kemiskinan yang menurun, cadangan devisa yang bertambah, dan upah rill buruh juga naik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, itu bagus," katanya. Pada tahun 2011 ini, imbuh dia, pemerintah malah mengalokasikan lebih dari Rp 180 triliun untuk program pro rakyat.
Ramadhan kembali menegaskan yang masih kurang adalah komunikasi dari kementerian kepada masyarakat. Jatah waktu pemerintahan yang masih 3,5 tahun lebih dari cukup untuk memperbaikinya.
"Wabil khusus (khususnya, Red) Menkominfo harus lebih gencar komunikasinya kepada masyarakat," ucap anggota Komisi II DPR, itu. Saat gonjang ganjing reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, para elit Partai Demokrat sempat mendorong agar Tifatul Sembiring didongkel dari posisi menteri.
Sebelumnya, ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut langkah perbaikan yang didorong pemerintah masih tidak menyentuh lapisan terbesar masyarakat. Sektor ekonomi yang tumbuh tinggi justru sektor jasa modern, keuangan, dan asuransi yang identik dengan perkotaan. Sektor manufaktur juga lebih ke arah otomotif yang dekat dengan kalangan menengah atas.
Di sisi lain, lanjut Faisal, penurunan jumlah orang miskin di desa berjalan lamban. Perkembangan sektor pertanian juga tertatih -tatih dengan berbagai masalah mulai pupuk kurang, irigasi rusak, sampai harga gabah turun. Padahal, dua pertiga penduduk miskin berada di desa dan 40 persen rakyat bekerja di sektor pertanian.
Karena itu, meningkatnya indikator ekonomi makro tidak mampu mendongkrak kepuasan publik terhadap Presiden SBY. "Sebagain besar rakyat justru masih terseok -seok," tegas Faisal.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Humas Heru Lelono berpendapat, survei yang berguna saat ini adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Survei itu sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah," katanya.
Terkait dengan survei Indo Barometer, dia memertanyakan relevasi membandingkan dengan pemerintahan orde baru. Sebab, kondisi saat ini berbeda dengan situasi masa itu. Terlebih lagi, saat ini dinilai lebih demokratis dibandingkan dulu. "Hari ini, semua rakyat punya hak untuk bicara dan berpendapat," kata Heru.
Stabilitas yang ada saat ini dengan masa orba juga berbeda. Saat ini, stabilitas karena sistem berjalan dengan baik. "Pada masa Orde Baru keadaan tampak stabil karena apatis dan takut berpendapat," urainya.
JPNN
0 Komentar