Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...
Protes publik tak membuat proses lelang gedung baru DPR mandeg di tengah jalan. Kemarin, di depan rumah wakil rakyat itu ratusan mahasiswa melakukan demo menuntut pembatalan gedung berlantai 36 itu. Namun tekanan itu tidak membatalkan agenda Setjen DPR untuk mengumumkan lima kontraktor yang lolos prakualifikasi.
Penetapan kontraktor lolos prakualifikasi itu sebagai bentuk sikap kukuh sebagaian besar wakil rakyat melanjutkan proyek senilai Rp 1,13 triliun itu. Lima yang lolos itu disaring dari sebelas perusahaan yang mengjukan diri. Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat, lima kontraktor yang lolos itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Duta Graha Indah, dan Konsorsium Wijaya Karya - Adhi Karya (Wika Adhi). "Jadi ada empat BUMN dan satu swasta yang lolos," kata Sumirat saat dihubungi, Kamis (14/4). Sebagai informasi, satu-satunya kontraktor swasta yang lolos adalah PT Duta Graha Indah.
Para pemenang prakualifikasi tender itu tidak ditentukan berdasarkan survei faktual. Mereka hanya diperiksa berdasarkan berkas administrasi yang sudah disyaratkan oleh Setjen DPR. "Cuma berkas administrasi saja yang kami periksa. Dan mereka yang paling lengkap," kata Sumirat.
Lolosnya Adhi Karya yang berkonsorsium dengan PT Wika tentu memunculkan pertanyaan. Sebab, PT Adhi pernah bermasalah saat mengerjakan proyek Rumah Jabatan Anggota (RJA) anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
Ketua DPR Marzuki Alie pun pernah meminta kepada Setjen DPR untuk tidak meloloskan kontraktor tersebut. Menanggapi hal itu, Sumirat menyatakan bahwa tidak ada satupun kontraktor yang lolos prakualifikasi itu masuk daftar hitam. "Tidak ada yang masuk blacklist di Setjen," jelasnya singkat.
Pasca pengumuman prakualifikasi, kata Sumirat, Setjen DPR membuka masa sanggah kepada para kontraktor yang gagal lolos. Masa waktu sanggah dari pihak kontraktor ditetapkan lima hari kerja, pasca pengumuman prakualifikasi.
Setelah masa sanggah, seharusnya Setjen DPR langsung membuka dokumen untuk pemenang lelang. Namun, kata Sumirat, tahapan itu harus ditunda. Ini karena, keputusan rapat konsultasi DPR meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan analisa gedung. "Paling tidak harus ditunda sebulan," kata Sumirat. Hanya saja, Sumirat belum memastikan kapan tanggal pasti penundaan itu bakal ditetapkan.
Sementara itu, demo depan gedung DPR kemarin, mengatasnamakan BEM Sejabodetabek-Banten. Dalam aksinya para aktivis membawa dua maket desain gedung baru DPR yang terbuat dari gabus. Koordinator aksi, M Reza Pahlevi mengatakan pembangunan gedung baru DPR tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan kinerja wakil rakyat. "Bahkan, ini hanya pemborosan anggaran," katanya. Karena itu mereka menolak gedung yang bernama Menara senayan itu.
Dia juga menyebut anggaran yang terlalu besar untuk pembangunan fasilitas fisik bagi para anggota dewan akan berimplikasi pada pengurangan belanja publik. "Seharusnya ini bukan prioritas anggaran untuk wakil rakyat," tandas Reza.
JPNN
0 Komentar