BIAR TAK DILAWAN POLISI, KPK HARUS REKRUT PENYIDIK DARI TNI

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Penarikan 13 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mabes Polri menunjukkan indikasi semakin kuatnya upaya pelemahan lembaga antikorupsi piminan Abraham Samad itu. Eksistensi Polri justru dinilai akan selalu menjadi mimpi buruk bagi KPK.

"Polisi selalu dan akan selalu gembosi KPK karena akan menjadi penghambat penghasilan korup oknum Kepolisian," ujar Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman kepada Okezone, Rabu (5/12/2012) malam.

Menurut Boy, kinerja KPK akan melemah lantaran kekurangan jumlah penyidik yang benar-benar mumpuni, mengingat banyaknya kasus korupsi yang menumpuk di KPK. Terlebih kasus besar seperti skandal bailout Bank Century dan korupsi Hambalang terus menjadi sorotan.

"KPK pasti akan lumpuh karena kekurangan penyidik, juga penyidik yang direkrut sendiri belum berpengalaman," sambungnya.

Boyamin menawarkan sebuah solusi agar KPK menjadi kuat, tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi agar KPK juga semakin berwibawa dimata publik.

"Solusinya KPK harus merekrut penyidik dari Kejaksaan dan Dempom TNI, karena kalau hanya penyidik independen KPK akan dilawan polisi," pungkasnya.

Sebelumnya, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, penarikan13 orang penyidiknya tersebut karena telah telah habis masa tugasnya di KPK sejak November lalu. Namun, hingga saat ini ke-13-nya belum kembali ke Polri.

"Belum (ada yang kembali), baru pemberitahuan dan sudah dikoordinasikan dengan SDM Polri," ujarnya.

Penarikan belasan penyidik unsur itu polisi kembali mengemuka setelah KPK resmi menahan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, pada Senin lalu. Tersangka pertama korupsi Simulator SIM itu ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Militer Guntur, Jakarta Selatan. KPK menghitung kerugian negara dari korupsi itu minimal Rp100 juta. Pengadaan proyek itu sendiri menelan biaya Rp196 miliar.

OKEZONE