Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan sikapnya terkait kisruh di tubuh koalisi pascausulan hak angket mafia pajak yang dimotori Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Meski desakan agar keduanya dikeluarkan semakin kencang, SBY ternyata belum melakukan hal tersebut. Ia baru sebatas memperingati, agar partai-partai peserta koalisi menaati nota kesepakatan.
SBY menegaskan, dirinya telah mengevaluasi selama satu setengah tahun berjalannya koalisi. Menurutnya, ada satu atau dua partai yang melanggar nota kesepakatan yang ditandatangani semua pemimpin partai politik dan juga dirinya selaku Presiden terpilih masa bakti 2009-2014.
Di dalam nota tersebut, terdapat 11 butir kesepakatan yang harus ditaati semua partai politik peserta koalisi.
Meski telah terjadi pelanggaran, dirinya belum akan menerapkan sanksi. Ia beralasan, sanksi baru dijatuhkan jika setelah peringatan ini dikeluarkan masih saja ada yang membandel.
"Saya katakan tadi saya melakukan evaluasi secara mendalam. Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi pandangan umum dari teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar satu-dua partai politik. Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir," kata SBY dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (1/3). Ia didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto.
"Saya ingin memastikan dalam proses komunikasi selama ini, partai politik tanpa kecuali benar-benar komit, menaati, mematuhi, apa yang sudah disepakati dan secara eksplisit ditandatangani dalam nota kesepakatan bersama saya itu. Jika tidak, ke depan tentu sanksi harus diberikan. Dalam penataan kembali koalisi yang Insya Allah dilakukan dalam waktu dekat ini, jika memang ada partai politik yang tidak lagi bersedia mematuhi tentu partai politik seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi,” imbuhnya.
SBY meminta agar saling serang partai politik peserta koalisi dihentikan. Tidak ada lagi komentar-komentar yang saling berhadapan.
"Tolong dihentikan. Disudahi. Tidak baik bagi politik kita. Tidak elok di depan rakyat kalau terus begini," ujarnya.
"Karena justru saya sedang mencari solusi yang tepat. Dan pada saatnya, rakyat akan tahu solusi apa itu. Yang penting kami mendedikaskan semuanya ini agar mandat yang diberikan kepada saya sebagai Presiden dibantu Wakil Presiden Boediono sebagai Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan baik, melalui pemerintahan yang efektif bersama-sama dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi," cetusnya.
MICOM
0 Komentar