Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menyatakan bahwa putusan kasasi tentang pengumuman nama-nama susu formula yang mengandung enterobacter sakazakii harus dilaksanakan. Kalaupun Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) berencana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), maka hal itu bukan halangan bagi eksekusi putusan MA.
“Proses eksekusi harus tetap dijalankan, karena upaya hukum PK tidak menghalangi eksekusi. Proses itu tetap harus berjalan, anmaning (peringatan dari pengadilan tentang pelaksanaan eksekusi) dan sebagainya," kata Harifin kepada wartawan di Gedung MA, Jakarta, Jumat (25/2).
Meskipun demikian Harifin tidak memungkiri adanya persoalan untuk melaksanaan eksekusi putusan MA. Menurutnya, proses eksekusi agak sulit dilakukan karena MA tidak dapat melakukan upaya paksa.
“Mereka tidak bisa dipaksa untuk membuka ke publik tentang informasi susu formula itu. Kalau dia tidak mau juga mau apa kita?" tandasnya.
Meski demikian pengganti Bagir Manan itu juga mengingatkan bahwa David Tobing sebagai pihak penggugat bisa menempuh jalur pidana dengan menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Bisa saja kalau ditempuh dengan UU KIP. Itu ada pidanaya," ujarnya kepada wartawan, di Gedung MA, Jumat (25/2).
Dikatakan pula, jalur hukum perdata memang tidak memiliki upaya keras dan memaksa untuk menyita informasi tentang susu formula berbakteri tersebut. Karenanya pula MA tidak bisa meminta daftar merek susu formula yang berdasarkan penelitian IPB mengandung bakteri sakazakii.
JPNN
0 Komentar