Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)
Kekurangan personel setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi alasan utama dua jenderal Polri diusulkan menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie mengatakan, semua plt gubernur tidak mungkin diambil dari pejabat tinggi Kemendagri.
"Adanya keterbatasan SDM, dan Pak Menteri sudah berkoordinasi di tingkat pusat dimungkinkan bisa diisi komponen lain, seperti polisi yang mengusulkan dua pejabat tingginya," kata Arief di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jumat (26/1).
Dua perwira tinggi yang ditugaskan sebagai plt gubernur yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai plt gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi plt gubernur Sumatera Utara.
Arief mengatakan, jumlah pejabat setingkat eselon I di Kemendagri masih sangat terbatas untuk mengisi posisi plt gubernur di sepuluh provinsi.
Beberapa gubernur di antara sepuluh wilayah tersebut diketahui telah habis masa jabatannya. Ada pula kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sehingga membutuhkan plt gubernur.
Daerah itu antara lain Sumatra Utara, Jawa Barat, Sumsel, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua.
"Kalau pejabat eselon I Kemendagri jumlah yang ada terbatas, eselon I cuma beberapa orang. Masih ada Plt. Kalau Plt enggak boleh karena harus eselon I yang definitif," ujarnya.
Arief mengatakan, pihaknya tak hanya merekrut dari kalangan polisi saja untuk mengisi plt gubernur itu. Kemendagri akan mengusulkan nama-nama lain di luar institusi tersebut untuk mengisi posisi tersebut.
Ia mengatakan, nama-nama tersebut masih digodok di internal Kemendagri. Nama-nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada presiden untuk diputuskan.
"Masih dibahas, ada beberapa nama, masih dibahas juga di rapat di Polhukam, mana yang akan menduduki, calonnya ini, lihat kemampuan dan latar belakangnya apa, belum definitif," kata Arief.
Kemendagri sendiri tak keberatan jika dua jenderal Polri tersebut menjadi plt gubernur di Jabar dan Sumut. Arief mengatakan, pengangkatan plt gubernur memperhatikan aspek pengalaman dan kepemimpinan seseorang.
"Tidak masalah, mereka dua ini kan senior, mampu kok karena sudah berpengalaman di lapangan juga mengoordinasikan acara Forkopimda, Muspimda," kata Arief.
CNN
0 Komentar