Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat untuk tak takut dan ragu lagi untuk melawan gerakan fitnah dan ujaran kebencian menjelang Pilkada 2018. "Calon kepala daerah harus bisa adu program, adu konsep, jadi mari kita lawan (kampanye) yang sifatnya fitnah dan ujaran kebencian," ujar Tjahjo di Yogyakarta Jumat 29 Desember 2017.
Tjahjo menuturkan jangan sampai momen pilkada hanya milik para calon kepala daerah sehingga mudah dipolitisasi untuk merusak persaudaraan di masyarakat. "Kami sudah sosialisasi, minta kepolisian harus periksa dan tindak tegas jika ada aduan dari masyarakat," ujarnya.
Tjahjo meminta dengan potensialnya pilkada ditunggangi ujaran kebencian dan fitnah, maka hukum menjadi senjata utama untuk melawannya. Terutama melalui delik aduan. "Kuncinya masyarakat harus proaktif melaporkan," ujarnya.
Terlebih, ujar Tjahjo, kalau ada pasangan calon yang terang-terangan kampanye tidak soal.program kerja melainkan menyerang lawan dengan fitnah dan ujaran kebencian. Baik secara langsung maupun media sosial. "Kalau di lapangan terjadi satu dua kasus gesekan wajar, tapi kalau kampanye hitam, apalagi politik uang itu harus dilawan," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstusi, Mahfud MD menuturkan isu isu primordialisme yang mengarah SARA memang jadi hal yang paling patut diwaspadai pilkada serentak 2018 nanti. Namun Mahfud melihat dari data daerah yang dibeberkan Kementerian Dalam Negeri yang disebut daerah potensial isu SARA seperti pilkada Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, ia tak sepakat Jawa Timur masuk. "Kalau Jawa Timur antar calonnya kan ngga ada perbedaan ikatan primordial, sama sama Jawa Muslim dan kalangan NU (Nahdlatul Ulama), cukup homogen di Jawa Timur, beda sama Jakarta," ujarnya.
TEMPO
0 Komentar