Halaman

Sabtu, 30 September 2017

WAKAPENDAM MULAWARMAN DICOPOT TERKAIT ARTIKEL YANG SERANG KABIN



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Situs Kodam VI/Mulawarman mem-posting artikel yang menyerang Kepala BIN terkait isu pembelian 5.000 senjata. Buntut dari terpostingnya artikel tersebut, Wakil Kepala Penerangan Kodam Mulawarman (Wakapendam) Letkol Inf Muhammad Iqbal, dicopot dari jabatannya.

"Betul (Wakapendam) dicopot," ujar Pangdam Mulawarman Mayjen Sonhadji, kepada detikcom, Sabtu (30/9/2017).

Sonhadji mengatakan, Wakapendam Iqbal dicopot karena kelalaiannya. Dia beranggapan, Iqbal adalah orang yang paling bertanggung jawab terkait postingan artikel tersebut.

"Dia ceroboh, kok artikel dari medsos dimuat di website resmi Kodam," ucapnya.

Terkait siapa yang akan menggantikan Iqbal, Sonhadji belum melakukan penunjukan. Untuk sementara, jabatan Wakapendam Mulawarman kosong.

"Nanti akan saya tunjuk sementara," ucapnya.

Menurut Sonhadji, artikel berjudul 'SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK' diposting di situs Mulawarman oleh staf penerangan kodam (Pendam). Artikel itu bukan merupakan tulisan dari jajaran Kodam, tapi merupakan broadcast liar di whatsapp yang belum diketahui siapa penulisnya.

Artikel yang dimaksud mengangkat nama KaBIN Jenderal Budi Gunawan. Mulai dari namanya yang sempat terseret dalam kasus korupsi di KPK, hingga kegagalannya maju sebagai Kapolri.

Penulis artikel tersebut juga menuliskan sebaiknya kepala BIN diisi oleh perwira militer. Jika pun tidak, lebih baik dijabat oleh sipil dan bukan dari polisi.

DETIK

POLISI TANGKAP JONRU GINTING ATAS TUDUHAN 'TEBAR KEBENCIAN'



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru Ginting ditahan polisi atas tuduhan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan sejumlah unggahan di media sosial.

Penetapan Jonru sebagai tersangka dilakukan setelah dia menjalani pemeriksaan sejak Kamis (28/09) sore hingga Jumat (29/09) dini hari WIB.

Kepastian penahanan Jonru dikemukakan pengacaranya, Juju Purwanto, kepada wartawan. Menurutnya, penahanan Jonru "terlalu dipaksakan" mengingat status kliennya dalam pemeriksaan kemarin adalah sebagai saksi.

Jonru telah dilaporkan ke polisi sebanyak tiga kali. Laporan pertama disampaikan seorang warga bernama Muannas Al Aidid dengan tuduhan ujaran kebencian di media sosial.

Muannas mengaku mendasari pelaporannya pada beberapa dokumen lain yang berisi postingan dari akun-akun yang diduga milik Jonru Ginting di Instagram, Facebook, dan Twitter. ''Beberapa postingannya kita ambil, kemudian kita laporkan sebagai bukti laporan.''

Dalam beberapa postingan itu, kata Muannas, akun-akun tersebut diduga 'bersemangat memberi pemahaman kepada publik yang tendensinya SARA'.

Setelah dilaporkan Muannas, Jonru dilaporkan seorang warga bernama Muhamad Zakir Rasyidin dengan tuduhan pencemaran nama baik. Salah satunya adalah mencakup unggahan Jonru soal Presiden Joko Widodo.

Laporan ketiga dilayangkan Muannas karena Jonru dinilai tidak jera dengan unggahan-unggahan yang dilakukannya di Facebook. Dia diduga menyebut Muannas sebagai keluarga dari petinggi Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit.

Nama Jonru mulai dikenal jagat media sosial di Indonesia menjelang pemilihan preside 2014 lalu.

Di medsos, akun Jonru Ginting memiliki 1,47 juta pengikut. Akun medsos lainnya yang terkoneksi dengan akun tersebut yakni Twitter 92,5 ribu pengikut, Instagram 66,7 ribu, dan Periscope 531 pengikut.

BBC

JONRU DITAHAN, ISTANA SEBUT PENYEBAR KEBENCIAN DAN HOAKS MEMANG HARUS DITERTIBKAN



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, penyebar ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di media sosial memang selayaknya diproses hukum.

Pernyataan Teten ini menanggapi penetapan tersangka dan penahanan pegiat media sosial Jonru Ginting oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

"Memang harus terus ditertibkan. Penyebar hate speech, hoax, info-info yang menyesatkan dan mengadu domba masyarakat. Itu memang tugas polisi," ujar Teten, di Kompleks Istana Presiden, Jumat (29/9/2017) sore.

Teten mengatakan, seringkali mendapatkan desakan dari publik untuk menertibkan akun media sosial yang memiliki konten demikian.

Tujuannya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Teten menegaskan, penegakan hukum terhadap penyebar hate speech, hoaks, dan sebagainya jangan diinterpretasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Sebab, penetapan tersangka penyebar konten negatif diyakini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Kalau polisi melakukan penindakan, itu murni proses hukum. Bukan kesewenang-wenangan," ujar Teten.

Publik dapat menguji apakah penegakan hukum yang dilakukan Polri itu benar atau tidak, melalui proses hukum yang lainnya, yakni praperadilan.

Dengan demikian, dapat diketahui apakah penegakan hukum Polri terhadap penyebar konten negatif sesuai prosedur atau tidak.

Diberitakan, pegiat media sosial Jonru Ginting, ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan polisi pada Jumat ini.

Ia ditahan atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dengan pelapor Muannas Al Aidid. Laporan Muannas sendiri dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/9/2017) lalu. Laporan diterima polisi dengan Laporan Polisi (LP) bernomor LP/4153/VII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Muannas melaporkan Jonru atas Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

KOMPAS

ADA ARTIKEL SERANG KEPALA BIN DI SITUS KODAM MULAWARMAN, PANGDAM: TIDAK ADA INDIKASI DIBOBOL



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Pihak Kodam VI Mulawarman belum melihat adanya indikasi pembobolan website resmi mereka atas munculnya artikel tentang pembelian 5.000 senjata untuk non-militer, yang terkesan menyerang Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan.

Artikel tersebut memang diunggah oleh internal Pendam, namun tanpa seizin pimpinan. “Laporan Ass intel belum ada indikasi dibobol (heck). Kita lagi dalami internal Pendam. Kalau memang buntu kita akan koordinasi dengan Kapolda,” kata Panglima Kodam VI Mayjen TNI Sonhaji di Balikpapan, Jumat (29/9/2017) sore.

Diakuinya, dalam pengelolaan website Kodam VI Mulawarman terdapat garis komando jelas yakni dari pendam, wakapenda, hingga jajaran ke bawah. Bahkan ada jabatan Kasi Media Online. “Oknum berpangkat mayor yang memuat tiga judul berita yang sumbernya dari media social,” ungkapnya.

Sementara Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Naufal mengaku belum mau ikut mencari tahu bagaimana artikel tersebut bisa muncul, karena pihak kodam sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian.

“Tidak masalah, yang pada prinsipnya bapak Panglima sudah melakukan tindakan internal. Kami tidak merasa tersinggung dengan yang muncul itu,” katanya.

Ada tiga artikel yang diunggah di situs resmi Kodam Mulawarman, namun saat ini sudah dihapus. Ketiganya berjudul 'SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK', 'TNI JENDERAL GATOT NURMANTYO MEMUTAR KEMBALI FILM PENGHIANATAN G.30.S/PKI' dan 'INTELIJEN TNI VALID: INILAH VIDEO BUKTI POLISI MEMILIKI SENJATA ANTI TANK YANG DITUDUHKAN PANGLIMA TNI'.

OKEZONE

PESERTA DEMO 299 TERIAKKAN SERUAN KHILAFAH



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Menyambut pidato Jubir HTI Ismail Yusanto, para peserta aksi 299 di depan Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jumat (29/9) mengibarkan bendera tauhid dan meneriakkan seruan khilafah.

"Khilafah...khilafah...khilafah," teriak para peserta demo di sekitar mobil komando utama.

Dalam orasinya, Ismail menyerukan penolakan terhadap Perppu Ormas dan kebangkitan neo PKI. "Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan secara hukum untuk diterbitkan Perppu itu. Dinyatakan harus ada kepentingan memaksa. Kenyataannya tidak ada alasan memaksa itu," ujar dia.

Yusanto mempermasalahkan pembubaran HTI baru dilaksanakan 10 hari setelah Perpu diterbitkan. Menurut dia, argumentasi yang diberikan pemerintah sangat rapuh. Salah satu alasan memaksa yang digunakan untuk membubarkan HTI adalah pertemuan yang dilakukan pada 2014. Padahal, tidak ada teguran yang diberikan oleh kepolisian pada saat itu. Bahkan, polisi terkesan mendukung acara tersebut hingga selesai.

"Keterangan itu dipakai Ahli Pak Margarito, bagaimana kegiatan itu dipakai untuk kepentingan memaksa pada 2017? Intinya sepanjang persidangan terakhir tidam tampak alasan jelas untuk diterbitkan perpu itu," kata Yusanto.

Yusanto curiga perpu itu lebih didorong oleh alasan politis untuk membendung kekuasaan Islam yang disebut sebagai kebangkitan kelompok radikal. "Presiden bilang akan ada 5-6. Wakil DPR bilang akan ada 15 yang akan dibubarkan," ujar Yusanto dalam orasi.

Upaya ini tak hanya dinilai sebagai upaya menyerang ormas, tapi juga ajaran Islam. "Setelah perpu tidak boleh ada dakwah terbuka tentang khilafah. Bagaimana di negeri mayoritas muslim, khilafah dilarang. Padahal khilafah yang membuat kita mengenal Islam," kata dia.

REPUBLIKA

MAKJLEB! DEBAT 'PANAS' NETIZEN BERKECAMUK DI POSTINGAN TERAKHIR JONRU SEBELUM DITAHAN



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Pegiat media sosial, Jon Riah Ukur Ginting atau yang beken dipanggil Jonru, ditahan.

Jonru disangka melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Jonru sebagai tersangka.

Kemarin, Jonru menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WIB.

Pemeriksaan berlangsung hingga, Jumat dini hari. Jonru ditahan sekitar pukul 03.00 WIB.

"Ya ditahan," ujar Pengacara Jonru, Juju Purwanto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/9/2017).

Juju menilai penahanan kliennya itu dipaksakan.

Ia menjelaskan, status Jonru dalam pemeriksaan kemarin sebagai saksi.

Alasan polisi menahan Jonru disebut sangat normatif, seperti memiliki dua alat bukti yang cukup.

Selain itu, pasal yang dijerat dinilai mengharuskan Jonru ditahan karena ancaman hukuman di atas lima tahun.

"Jadi terlalu dipaksakan," ujar Juju.

Sebelumnya, Jonru dilaporkan oleh Muanas ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran hate speech di dunia maya.

Dalam laporan bernomor LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus.

Jonru dilaporkan Muannas dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unggahan terakhir

Terakhir sebelum ditangkap, Jonru sempat mengunggah postingan di akun Facebook miliknya.

Di fanpage dengan jumlah follower lebih dari 1 juta itu, Jonru mengunggah postingan terkait bantahannya yang mangkir dari pemeriksaan polisi.

Jonru juga menyisipkan pranala laman berita tentang bantahan itu berjudul: Bantah Mangkir, Jonru: Saya Minta Pemeriksaan Diundur Jadi Kamis.

"Banyak berita hoax di luar sana. Ini yang valid," tulis Jonru.

Meski diunggah pada 25 September 2017, nadi komentar di postingan tersebut kembali berdenyut setelah heboh Jonru dikandangkan pihak kepolisian.

Ada komentar yang pro, ada pula yang kontra terkait penahanan Jonru.

Yang terang, debat antarkedua kubu tersebut membuat suasana di kolom komentar memanas.

Mereka saling melemparkan komentar-komentar yang menohok, makjleb!

Salah satunya komentar yang dilontarkan netizen pengguna akun Facebook Aal Huda.

"Pagi-pagi sdh dpt BC bner ga yaaa..... Inalillahi..... Pagi dini hari, Bapak Jonru Ginting ditahan, setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah beliau. Tetap semangat wahai para pejuang !!!!" tulis Aal Huda.

Ada yang kontra lalu mengomentari pendapat ini.

"Berjuang dengkulmu!!" tulis netizen pengguna akun Gong Lee.

Debat panas pun terjadi ketika penguna akun Wan Mujiv Azza mengomentari penahanan Jonru.

"Semangat aja, kezaliman tdk akan pernah hilang klu kita tdk melawan," tulis Wan Mujiv Azza.

Komentar itu dibalas oleh Irmalah Fitriyanti.

"Dan yg bathil pun akan kena azab......penjara sih satu nya," tulisnya.

Ada pula yang menjawab seperti ini:

"Rizka Indayana Fitnah, fitnah, fitnah kerja si jonru itu ya mba2 mas2. Fitnah lbh kejam dr pembunuhan. Nyangkal boleh, tp bukti udh stumpuk," tulis Rizka Indayana.

Komentar itu dibalas oleh Wan Mujiv Azza.

"Itulah keahlian para pki yg di turun kan kpd pengikut nya selalu putarbalikan fakta dg dahsyat nya Moso Tukang fitnah nuduh kita fitnah," tulisnya.

Ada juga netizen yang mempertanyakan kelanjutan dari postingan-postingan lain Jonru ke depannya: apakah Jonru bisa terus mengudara meski di tahanan?

"Ada fasilitas WiFi kah di balik jeruji ? Ini fanspage udah redup semenjak di tinggal pergi sang pemilik. Ya tolong dong untuk para pengikut setia om Jonru , di beliin kuota internet nya," tulis Rico Desanry Sinulingga.

TRIBUNNEWS

TIGA KAMPUS ACEH TERINDIKASI PAHAM HTI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Aceh, Brigjen Pol Bambang Soetjahjo mengatakan, ada tiga kampus di Aceh yang diduga sudah disusupi paham radikal, seperti paham khilafah Hizbut Tahrir Internasional (HTI).

Pernyataan itu disampaikan Wakapolda Aceh dalam pidato ilmiah dengan tema ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Mengantisipasi Paham Radikalisme’ yang diadakan Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara pada Kamis (28/9), di Gedung ACC Uteunkot Cunda, Lhokseumawe. “Di Indonesia, ada 106 kampus yang diklaim telah masuk paham HTI. Khusus Aceh, ada tiga kampus yang sudah memiliki jaringannya,” sebut Brigjen Bambang Soetjahjo.

Untuk itu, menurut Brigjen Bambang, diperlukan upaya dari kampus guna menghentikan penyebaran paham radikal tersebut. Wakapolda Aceh menyarankan, agar mahasiswa dibina nilai filosofis bernegara yaitu Pancasila beserta butir-butirnya. “Mahasiswa perlu mewaspadai adanya aliran sesat yang mengintai untuk dijadikan pengikutnya. Mahasiswa harus awas melihat konten media sosial yang seringkali berisi paham radikal,” paparnya.

Selain itu, dia mengajak mahasiswa untuk peduli pada teman dan lingkungannya, sehingga ketika ada gejala radikalisme bisa segera dicegah. “Jika ada yang mencurigai gerakan radikal atau penyebaran paham radikal, segera laporkan ke aparat keamanan. Jangan main hakim sendiri,” tukasnya.

Menurut Wakapolda, radikalisme bisa menjadi cikal bakal lahirnya terorisme. “Mahasiswa bisa juga berperan dalam mencegah radikalisme dengan memberikan penjelasan yang baik pada masyarakat soal paham radikalisme ini. Sehingga tak ada lagi masyarakat kita yang radikal, kita hidup di negara yang welas asih,” terangnya.

Sementara itu, Rektor Unimal, Prof Apridar menegaskan komitmennya untuk mengantisipasi paham radikal di kampus tersebut. Selain itu, Unimal, sambung Prof Apridar, merupakan salah satu peserta penandatanganan deklarasi anti-radikalisme bersama Presiden Joko Widodo di Bali, dua hari lalu. “Kampus harus mengajarkan bagaimana menghormati sesama, saling mendukung antarmahasiswa,” sebut Prof Apridar.

Rektor Unimal juga menyebutkan, dirinya sudah menginstruksikan ke seluruh ketua jurusan untuk lebih intensif berdiskusi dengan mahasiswa, sehingga jika ada gejala paham radikal dapat segera dideteksi dan diambil solusinya.

SERAMBIINDONESIA

Jumat, 29 September 2017

AKSI 299, KETUA GP ANSOR: LEBIH BAIK CARI NAFKAH BUAT KELUARGA



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Aksi massa Islam 299 menolak Perppu Ormas dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) akan digelar pada hari ini, 29 September 2017, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rencananya Aksi 299 ini akan berlangsung pada pukul 09.00-17.00. Nantinya, bakal ada salat Jumat bersama.

Ketua GP Ansor, Yaqut Qolil Qoumas, mengatakan Aksi 299 terlihat aneh dan tidak tampak urgensinya. Menurut dia, daripada melakukan aksi, lebih baik langsung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak setuju.

"Tinggal ajukan judicial review saja tho? Wong salurannya jelas," kata Gur Tutut, biasa Yaqut disapa, saat dihubungi Tempo, Kamis, 28 September 2017.

Aksi 299 ini digagas oleh Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212. Ketua Presidium 212, Slamet Maarif sebelumnya telah mengklaim akan mendatangkan 50.000 massa pada aksi hari ini.

Soal isu kebangkitan PKI yang juga diusung dalam aksi ini, menurut dia, terkesan mengada-ada. Sebab, kata dia, PKI sudah sejak lama bangkrut dan dinyatakan terlarang.

Lagipula, imbuh dia, ideologi komunis sudah tidak relevan, di belahan dunia sudah tidak ada lagi. "Soviet bubar. Cina sudah menjelma jadi kapitalis. Mau berkiblat ke mana?," ucap Gus Tutut yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Meski demikian, Gus Tutut tak akan melarang orang mengikuti Aksi 299 karena itu adalah hak masing-masing individu. Selain itu, unjuk rasa merupakan salah satu saluran demokrasi di Indonesia.

Namun, dengan tegas, ia melarang anggota Ansor dan Banser untuk ikut Aksi 299. Ia justru menyarankan, lebih baik bekerja seperti biasa untuk mencari nafkah buat keluarga daripada mengikuti aksi. "Yang petani ke sawah, yang profesional ke kantor," tuturnya.

Untuk mengamankan Aksi 299 ini, Kepolisian RI mendatangkan sekitar 50 SSK atau setara 5.000 personel Brimob dari luar Jakarta.

TEMPO

POLISI AKAN BUBARKAN AKSI 299 BILA LEWATI BATAS WAKTU



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Sejumlah orang dari beberapa organisasi masyarakat Islam akan melakukan aksi demonstrasi menentang kebangkita PKI di depan Gedung DPR, Jumat, 29 September 2017. Untuk menghadapi aksi yang juga disebut "Aksi 299" itu, polisi mengerahkan ribuan anggotanya.

"Pengamanan di Gedung DPR/MPR telah dilakukan pengamanan yang cukup, 10 ribu dari Polres Jakarta Pusat, secara keseluruhan 15 ribu anggota Polri dan TNI yang juga tentunya beberapa kesatuan sudah dipersiapkan, baik dari TNI-Polri," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto di tvOne.

Suyudi mengemukakan pada prinsipnya Polri sangat mengedepankan pelayanan dan upaya persuasif. Oleh karena itu, mereka akan senantiasa mengimbau para peserta aksi untuk bisa melaksanakan unjuk rasa dengan tertib, damai, melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif dan anarki.

"Maklumat (Kapolda Metro Jaya) terkait pelaksanaan pendapat di muka umum, segenap peserta aksi unjuk rasa bersikap baik tertib unjuk rasa tanpa merugikan pihak mana pun. Aspek keamanan ketertiban umum, merugikan, anarki, sehingga semua berjalan dengan baik," ujarnya.

Bila aksi nantinya melewati batas waktu, Suyudi menyampaikan bahwa kepolisian akan memberikan peringatan. Namun dia berharap sebelum pukul 18.00, kegiatan menyampaikan pendapat itu sudah selesai.

"Kalau tetap bertahan tentunya langkah sesuai sop, pembubaran," tegasnya.

"Kami mengimbau segenap elemen masyarakat yang turun ke jalan, melaksanakan aksi unjuk rasa dengan baik, santun, menyampaikan pendapatnya dengan tertib, dan insya Allah bekerja sama dengan aparat keamanan, semuanya berjalan aman dan kondusif," Suyudi Ario Seto menambahkan.

VIVA

ORMAS ISLAM KABUPATEN BOGOR SEPAKAT TAK IKUT AKSI 299



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Bogor beserta para ulama di Kabupaten Bogor sepakat tak mengikuti aksi 299 di Jakarta, Jumat (29/9). Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama perwakilan Ormas Islam se-Kabupaten Bogor di Markas Polisi Resor Bogor, Kamis (28/9).

"Saya imbau masyarakat tidak terpancing kabar yang provokatif, seperti aksi 299 ini. Seluruh ulama serta organisasi Islam yang ada di Bogor sepakat untuk tidak perlu berangkat," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Mukri Aji, Kamis (28/9).

Menurut Mukri, umat muslim sebaiknya memfokuskan kegiatan di mesjid lingkungannya masing-masing. Upaya memaksimalkan fungsi mesjid yang dimaksud, misalnya dengan mengadakan kegiatan doa bersama, istighosah dan dakwah yang mempersatukan umat dan mengajak bertoleransi.
"Masyarakat harus semakin cerdas. Mending di masjid saja, hidupkan masjid terdekat. Tidak perlu ke Jakarta (ikut aksi)," ujarnya.

Adapun ormas Islam yang hadir dan menyepakati, dikatakan Mukri, terdiri dari NU, Muhammadiyah, PUI serta organisasi Islam lainnya.

Menurut Mukri, para pimpinan ormas dan ulama yang hadir pada kesempatan itu juga meyakini permasalahan yang melatarbelakangi aksi 299 telah selesai. Karena itu, mereka menganggap umat muslim tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa dan menyerahkan penangan masalah Ormas dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia pada pemerintah.

Sementara Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto yang hadir dalam kegiatan itu turut mengapresiasi kesepakatan para ulama dan Ormas Islam se-Kabupaten Bogor. Agung menyatakan, jumlah massa yang berangkat dari seluruh wilayah Jawa Barat diperkirakan tak lebih dari 200 orang.

"Saya sudah keliling Jawa Barat, yang berencana berangkat sangat kecil jumlahnya," kata Agung saat ditemui usai acara silaturahmi di Mapolres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Kamis (28/9).

Agung mengimbau, agar masyarakat tidak terprovokasi untuk ikut aksi 299. Lebih baik, menurut dia, masyarakat melakuku kegiatan dakwah di mesjid-mesjid.

"Lagian aksi unjuk rasa ke Jakarta bisa menghamburkan biaya kan," ujarnya.

Meski begitu, Agung menyatakan, kepolisian tidak bermaksud untuk melarang masyarakat melalukan aksi. Namun, jika bisa melakukan yang lebih efektif, seperti ibadah di masjid, mengapa tidak melakukan hal tersebut.

"Jadi polisi tak pernah melarang ya," ucapnya.

REPUBLIKA

PBNU TEGASKAN TAK IKUT AKSI 299



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) memastikan tidak akan ikut dan terlibat dalam aksi sebagian ormas pada Jumat (28/9/2017) besok.

Adapun aksi tersebut akan digelar oleh sejumlah ormas untuk menolak keberadaan Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunisme.

"PBNU tidak akan ikut gerakan ini," kata Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/9/2017).

Menurut Helmy, demo 299 tidak diperlukan untuk melawan PKI. Pasalnya, PKI sudah bubar dan rekonsiliasi telah berjalan secara alamiah.

"Kita harus melihat masa depan Indonesia yang lebih matang dengan modal kebersamaan semua pihak," ujarnya.

Helmy menegaskan bahwa tidak ada dosa yang turun temurun. Karena itu, anak keturunan PKI juga punya hak yang sama sebagai warga negara.

"Bahaya laten di depan mata kita yang harus diperangi justru lebih rumit seperti soal kesenjangan ekonomi, bahaya narkoba, bahaya radikalisme dan terorisme," ujar Helmy.

Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Selain itu, aksi tersebut juga meminta DPR menolak dan melawan kebangkitan PKI yang indikasinya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir.

Sekitar 50.000 orang disebut akan turun ke jalan setelah shalat Jumat dilaksanakan. Massa tersebut kemudian akan merapat ke gedung DPR/MPR.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan, sebanyak 20.000 personel pengamanan akan diterjunkan untuk mengawal aksi tersebut.

KOMPAS

PNS IKUT AKSI 299, MENTERI PAN RB: ADA SANKSI KALAU MEMBOLOS



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB) Asman Abnur berjanji akan memberlakukan sanksi tegas bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang meninggalkan pekerjaannya untuk kepentingan di luar jam kerja.

Termasuk jika ada PNS yang sengaja membolos pada Jumat 29 September 2017 esok untuk ikut aksi demosntrasi yang populer dengan nama Aksi 299. Aksi ini digelar Presidium Alumni 212 dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di depan Gedung DPR/MPR.

Aksi yang dikenal dengan aksi 299 itu agendanya mengusung isu tentang penolakan terhadap paham komunisme. Aksi juga menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

“Kan sudah jelas aturannya kalau PNS itu wajib kerja pada jam kerja,” ujar Asman di sela seminar Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Yogyakarta Kamis 28 September 2017.

Asman tak menjawab apakah akan melarang PNS untuk ikut demonstrasi tersebut. Asman hanya meminta aturan soal jam kerja PNS itu tetap dipegang para PNS sebagai acuan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan di luar jam kerja.

“Kalau dia (PNS ikut aksi 299) yang dilakukan di luar jam kerja artinya sudah melanggar aturan yang ada, PP (Peraturan Pemerintah) nya jelas, ” ujar Asman.

Aturan soal jam kerja PNS selama ini diatur melalui Peraturan pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Pada pertengahan 2017, Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) tercatat telah memecat sedikitnya 31 PNS yang terbukti melanggar PP itu. Dominasi kasus pelanggaran akibat para PNS tidak masuk kerja 46 hari atau lebih.

TEMPO

BESOK ADA AKSI 299, DJAROT: LEBIH BAIK BEKERJA



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Massa presidium alumni 212 akan melakukan aksi menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta peserta aksi untuk bekerja dibanding melakukan demo.

"Hargai yang lain. Yang punya pekerjaan, lebih baik bekerja. Karena lebih produktif, saya harapkan itu," kata Djarot di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017).

Djarot tidak melarang warga yang akan melaksanakan aksinya yang akan dilakukan di Gedung DPR RI. Ia hanya berharap peserta dapat menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kapolda sudah sampaikan, kita semua sampaikan untuk penyampaian aspirasi ya harus tertib. Baik tidak merusak, kan ada tertib demo," tuturnya.

Djarot enggan menanggapi perihal substansi aksi mengenai penolakan terhadap PKI. "Kan PKI sudah dilarang dari dulu, gitu loh," sebutnya.

Alumni presidium 212 akan melakukan aksi pada Jumat (29/9) besok. Titik konsentrasi massa untuk aksi 299 terpusat di dua lokasi, yakni di depan gedung MPR/DPR dan kawasan Monas. Total jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 10 ribu orang.

DETIK

SAID AQIL SOAL AKSI 299: MUMPUNG ADA YANG MEMBIAYAI...



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj tidak begitu merespon adanya pihak-pihak yang akan melakukan aksi 299 pada 29 September mendatang.

"Biarin saja orang aksi, mumpung ada yang membiayai," ujar Said Aqil usai membuka sarasehan lintas agama di kantor pusat PBNU di Jakarta, Rabu 27 September 2017.

Namun Said mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang membiayai aksi yang bertujuan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tersebut.

Aksi yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR itu bertujuan untuk menolak kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia.

Peserta aksi akan memprotes Perppu Ormas yang mereka nilai merugikan Islam.

Sebelumnya, sebuah pamflet aksi 299 beredar. Dalam pamflet tersebut, terpampang sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Rizieq Shihab. Aksi tersebut berupaya memprotes Perppu Ormas yang mereka nilai anti Islam dan melindungi PKI.

Unjuk rasa yang digagas oleh Presedium Alumni Aksi Bela Islam 212 itu akan digelar pada 29 September 2017 sekira pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dengan jumlah masa sebanyak 15.000 orang seperti dalam surat pemberitahuan yang diajukan ke Polda Metro Jaya.

TEMPO

Kamis, 28 September 2017

SOAL RENCANA AKSI 299, KETUM MUI: TAK PERLU DEMO, LAPORKAN KALAU PKI MASIH ADA



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Aksi besar-besaran rencananya akan digelar oleh alumni Aksi 212 pada 29 September 2017 (299). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau agar aksi urung dilaksanakan.

Menurut Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, aksi yang membawa isu pencabutan Perppu Ormas dan menolak kebangkitan PKI sudah tak relevan lagi.

KH Ma'ruf menyebut, soal isu PKI sudah jelas dijawab oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau benar masih adanya PKI, kita tinggal melaporkan saja dan tidak perlu demo yang bisa menimbulkan kegaduhan," ujarnya kepada wartawan di Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/9/2017).

KH Ma’ruf mengatakan, demo-demo seperti itu sudah tidak perlu lagi karena soal PKI sudah tidak ada. "Saya kira sudah selesai masalah PKI ini, dan kalau kata Presiden pukul apa gebuk saja kalau PKI masih ada," tuturnya.

Ma’ruf Amin juga ingin massa tidak melakukan aksi terkait perpu ormas.

"Jadi ketika undang-undang yang ada belum cukup, pemerintah boleh membuat perppu yang sifatnya untuk pencegahan. Walaupun perppu itu kan akan diuji," pungkasnya.

OKEZONE

PERIKSA SYAHRINI DALAM KASUS FIRST TRAVEL, INI YANG DISASAR POLISI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Penyanyi Syahrini menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah First Travel di Bareskrim Polri, Rabu (27/9/2017).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak menjelaskan, penyidik membutuhkan keterangan Syahrini sebagai bukti tambahan atas modus penipuan yang dilakukan oleh para tersangka.

"Tujuan (memeriksa Syahrini) untuk membuktikan modus-modus penipuan yang dilakukan tersangka First Travel ini. Jadi pemeriksaan Syahrini ini untuk melengkapi berkas perkara," ujar Hery di Kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Jakarta, Rabu sore.

Penyidik pun mendapatkan keterangan bahwa pemilik First Travel menjadikan Syahrini beserta beberapa artis sebagai endorser atau membantu promosi untuk menarik minat calon jemaah.

Tugas Syahrini dan sejumlah artis misalnya menjadi talent dalam video soal kelebihan pelayanan First Travel di Tanah Suci.

"Di sana (Tanah Suci), mereka bertanya kepada jemaah promo bagaimana pelayanannya, kemudian dijawab. Itulah yang menjadi bahan promosi di sini (Indonesia). Ini untuk melengkapi bahwa modus operandi seperti itu dilakukan oleh First Travel," ujar Hery.

Meski demikian, Hery enggan menyebutkan apakah penyidik sudah mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dari Syahrini.

Hery hanya menyebut bahwa Syahrini menjawab beberapa pertanyaan dan meminta izin untuk diperiksa kembali pekan depan. Ini disebabkan sudah ada kegiatan yang berkaitan dengan kontraknya.

Oleh sebab itu, penyidik pun mengagendakan pemeriksaan Syahrini pada Senin atau Selasa pekan depan.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Direktur Utama First Travel Andika Surachman, istri Andika Anniesa Hasibuan dan adik Anniesa bernama Siti Nuraidah selaku Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel.

Tindak pidana yang mereka lakukan adalah penipuan dengan modus promo pemberangkatan ke Tanah Suci.

Perusahaan yang aktif beroperasi sejak 2016 itu menerima banyak jemaah namun hanya memberangkatkan sebagian kecil dari mereka. Hingga batas waktu, para calon jemaah tidak kunjung menerima jadwal keberangkatan.

Bahkan, calon jemaah malah diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa terbang ke Tanah Suci.

KOMPAS

PANGLIMA TNI MENGHADAP PRESIDEN JOKOWI SORE TADI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sore tadi di Istana Kepresidenan. Apa yang dibahas?

"Tadi memang benar sekitar pukul 15.15 Panglima TNI menghadap Presiden. Dalam pertemuan itu, menurut Gatot Nurmantyo yang disampaikan adalah persiapan HUT Oktober. Termasuk meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, Rabu (27/9/2017).

Johan mengatakan, dalam pertemuan sore tadi, tidak ada pembahasan mengenai kontroversi pernyataan Gatot Nurmantyo mengenai pemesanan senjata. Pertemuan tadi hanya melaporkan persiapan HUT TNI 5 Oktober dan mengundang Presiden Jokowi menonton wayang.

"Yang berkaitan dengan yang tadi ditanyakan, mengenai ramai-ramai itu sudah dilaporkan Gatot Nurmantyo kemarin malam waktu di Halim. Presiden juga sudah mendapat laporan secara lengkap apa yang dikatakan Gatot Nurmantyo," kata dia.

Dia menegaskan, dalam pertemuan di Halim tersebut, Gatot Nurmantyo telah melaporkan pernyataannya yang sedang menjadi ramai. Presiden Jokowi juga sudah jelas dengan pernyataan tersebut.

"Sudah clear dengan penjelasan Wiranto, Presiden sudah mendapat penjelasan laporan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi.

LIPUTAN6

MABES POLRI SELIDIKI VIDEO DIDUGA POLISI LATIHAN SENJATA RPG



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Sebuah video yang merekam latihan senjata di akun Instagram @tni_indonesia_update menjadi viral. Deskripsi dalam video itu menyebutkan ada anggota kepolisian yang sedang melakukan latihan menggunakan senjata jenis RPG (Rocket Propelled Grenade).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan hal tersebut masih perlu diklarifikasi. “Seragamnya kan warna hijau, sama dengan seragam tentara,” ujar Setyo saat dihubungi TEMPO pada 27 September 2017.

Karena itu, kata Setyo, pihaknya belum mengetahui dan memastikan apakah sekelompok orang yang ada di dalam video tersebut anggota kepolisian atau bukan. Ia juga akan mengecek informasi tersebut ke Komandan Koordinasi Brimob karena diduga anggota polisi yang dimaksud berasal dari kesatuan Brimob.

Dalam caption video tersebut, tertulis bahwa ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat silahturahmi bersama para purnawirawan beberapa waktu lalu benar adanya. Tertulis pula bahwa video itu dianggap mematahkan keterangan yang menyebut tidak ada pengadaan senjata yang bisa menembak pesawat, kapal dan tank ini.

Senjat RPG diketahui adalah senjata standar militer yang hanya boleh dimiliki dan dugunakan oleh militer itu sendiri. Senjata ini merupakan jenis rudal anti tank karena tu biasanya digunakan dalam peperangan.

TEMPO

KETUA UMUM MUI: TIDAK PERLU AKSI 299, PKI SUDAH MATI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin mengimbau umat Islam tidak mengikuti aksi 29 September nanti. Menurut dia, aksi demo yang mengangkat isu ganyang PKI sudah tidak relevan.

"Sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada demo-demo itu. PKI sudah mati semua itu," kata Kiai Ma'ruf Amin di kediamannya, di Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/9/2017).

Masyarakat tidak perlu risau dengan isu kebangkitan PKI. Menurut Ma'ruf, bila ada bukti kehadiran PKI, masyarakat bisa melaporkannya ke polisi.

"Sesuai mekanisme saja. Saya kira sudah selesai itu PKI. Kalau ada yang mencurigai (kebangkitan PKI) itu, laporkan saja," ujar Ma'ruf.

Polisi sendiri menyiapkan 20 ribu personel untuk mengawal dan menjaga ketertiban aksi demo pada Jumat, 29 September nanti atau aksi 299 di kawasan DPR RI tersebut.
Dihadiri 50 Ribu Orang

Dari informasi sementara, sebanyak 50 ribu orang diprediksi ikut aksi menolak kebangkitan PKI dan Perppu No 2 Tahun 2017 soal pembubaran ormas yang tidak berdasarkan Pancasila.

"Untuk yang hari Jumat yang nanti titiknya di DPR ada sekitar 20 ribu personel Polri yang disiapkan untuk mengamankan kegiatan tersebut," kata Argo usai bertemu Ma'ruf Amin.

Argo melanjutkan, kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan menggelar aksi. Dia melanjutkan, komunikasi dilakukan agar aksi berjalan damai dan tidak mengganggu ketertiban.

"Kita sudah koordinasi juga dengan beberapa elemen yang melakukan unjuk rasa untuk melakukan kegiatan sesuai aturan. Kita pastinya akan mengawal, menjaga sampai nanti selesai kegiatan," ucap Argo.

LIPUTAN6

KAPOLDA IMBAU WARGA JABAR TIDAK IKUT AKSI 299 DI JAKARTA



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi 29 September 2017 atau aksi 299 di Jakarta. Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto mengimbau warga Jabar tidak ikut aksi tersebut.

"Kita sudah komunikasikan, dengan teman-teman buruh juga sudah ketemu. Mereka juga enggak mengirim," ucap Agung usai menjadi pembicara 'Penangkalan Gerakan Radikalisme, Anti Pancasila dan Anti NKRI' di Gedung Politeknik Pos Indonesia di Jalan Sariasih, Kota Bandung, Rabu (27/9/2017).

Ia tidak melarang masyarakat Jabar, namun menyampaikan imbauan agar warga lebih baik berkegiatan di daerah masing-masing. Menurut Agung, alangkah baiknya masyarakat melaksanakan aktivitas lain.


"Kita imbau menjadi bangsa yang cerdas, mana yang harus datang mana yang tidak. Sehingga tetap beraktivitas, enggak mengganggu pekerjaan," kata Agung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo turut mengimbau agar warga Bandung tidak berangkat ke Jakarta menghadiri aksi 299.

"Kalau bisa melakukan kegiatan di Kota Bandung saja," kata Hendro di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung.

Pada Jumat 29 September 2017 ini sejumlah massa bakal menggelar aksu di Jakarta. Titik konsentrasi massa untuk aksi 299 terpusat di dua lokasi, yakni di depan gedung MPR/DPR dan kawasan Monas. Total jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 10 ribu orang.

Aksi tersebut mengangkat dua isu yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

DETIK

Rabu, 27 September 2017

ANAK-ANAK TERIAKKAN BUNUH DI NOBAR FILM G 30 S PKI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

"Bunuh PKI..Bunuh PKI.." terdengar sekelompok anak kecil meneriakkan yel-yel. Penasaran bunyi yel-yel yang tidak lazim di zaman milenial. Tempo mengikuti langkah mereka. Akhirnya, langkah terhenti di sebuah gang di RW 4 kelurahan Paseban, Jakarta Pusat. Ternyata gang tersebut tertutup sebuah layar yang tengah menayangkan film lawas G 30 S PKI.

Sebuah film yang selalu diputar di masa pemerintahan Orde Baru tiap tanggal 30 September, malam hari sebagai peringatan penumpasan gerakan PKI di tahun 1965.

Rupanya, lokasi pemutaran film tersebut bukan hanya di RW 4, namun juga di RW 2. Lokasi pemutaran film di jalan yang lebih besar, namun juga dihadiri oleh Lurah Paseban, Arif Budianto serta belasan tentara dari angkatan darat, diantaranya Brigadir Jenderal TNI AD Ngurah Gumilar, selaku Kepala Dinas Sistem Informasi Angkatan Darat.

Di sini pemutaran di mulai sekitar pukul 20.20 dihadiri sekitar lebih dari 100 orang warga, baik masih balita sampai manula. Film selesai sekitar pukul 21.17. Durasi film singkat karena bukan versi asli yang pernah ditayangkan di TV. Berbagai reaksi warga saat menonton film, mulai dari tidak menyelesaikan menonton hingga menyayangkan versi yang diputar bukanlah yang asli.

Menurut Lurah Paseban Arif Budianto permintaan pemutaran film berasal dari pihak tentara. "Memang kebijakan dari pemerintah dalam hal ini tentara. Dimana-mana ada."

Ketika ditanya apakah ada keberatan karena permintaan bukan dari balaikota atau wali kota, Arif lebih melihat niat baiknya, "Nggak ada masalah. Karena maksudnya baik mengingatkan supaya anak-anak pada tahu (peristiwa G30S ). Istilahnya mengenang sejarah." jelas Arif setelah pemutaran film selesai.

Tadi malam selain di kelurahan Paseban, beberapa kelurahan juga memutarkan film G 30 S PKI adalah kelurahan Kramat, Karanganyar, Cempaka Putih Barat dan Kapuk Muara, Jakarta Barat.

TEMPO


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

ISU 'PENGADAAN SENJATA ILEGAL', LSM MINTA PANGLIMA TNI 'DICOPOT'



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Sejumlah LSM meminta agar Presiden Joko Widodo melakukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih panglima TNI yang baru, menyusul sikap dan kebijakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang dianggap menimbulkan perpecahan antar institusi keamanan.

Sementara, para politikus di DPR meminta panglima TNI untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataannya yang menyebut ada ribuan pembelian senjata ilegal oleh sebuah institusi.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo membenarkan ucapannya tersebut, tetapi menganggap isi pidatonya tidak untuk disebarkan ke masyarakat.

Di hadapan peserta acara silaturrahmi yang dihadiri purnawirawan TNI, Jumat (22/09) malam, Gatot Nurmantyo -berdasarkan data intelijen- melontarkan pernyataan "ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata di luar institusi militer".

Ucapan Gatot ini menyebar luas di masyarakat setelah disebarkan di YouTube. Lebih lanjut Gatot mengatakan TNI akan mengambil tindakan apabila hal itu terjadi, termasuk "menyerbu" sebuah institusi keamanan.

Sampai Senin (25/09) petang, belum ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo, tetapi Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Minggu (24/09), menyatakan pernyataan Panglima TNI itu lebih dilatari persoalan komunikasi yang tidak tuntas.

Wiranto kemudian mengklarifikasi bahwa pengadaan senjata itu dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dari PINDAD, dan jumlahnya 500 senjata nonmiliter dan sudah seizin kapolri.

Untuk itulah, Wiranto meminta agar polemik di seputar pernyataan Panglima TNI itu diakhiri. "Diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut," tegas Wiranto

Namun demikian, pernyataan Wiranto ini dianggap oleh sejumlah LSM -yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan (KRSK)- tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya dan dianggap tidak menyelesaikan masalah.

Dalam jumpa pers, Senin (25/09), KRSK menyatakan ini bukan pertama kali Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap bukan wewenang dan tanggungjawabnya.

Di antaranya adalah pernyataannya yang mengkritik kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan tindakan hukum kepolisian terhadap terduga makar, kata pimpinan LSM Setara, Hendardi.

"Kalau ini dibiarkan dan selesai begitu saja, kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya kira persoalan ini tidak bisa selesai satu demi satu," kata Hendardi.

Sementara, pimpinan Yayasan Teguh Keadilan, Sugeng Teguh Santosa mengatakan, cara pikir dan pernyataan panglima TNI terkait isu pengadaan senjata ilegal itu merupakan "tindakan yang lepas dari sistem kerja lembaga negara yang terstruktur dan seharusnya rigid."

"Pernyataan tersebut telah mereduksi bahkan mendegradasi TNI sebagai institusi keamanan negara menjadi semacam ormas, bahkan menjadi sekelompok paramiliter. Jadi, didegradasi sendiri oleh panglima TNI," kata Sugeng.

Sugeng juga menyebut pernyataan panglima TNI itu "bisa memprovokasi potensi konflik Polri dan TNI di level bawah yang sering terjadi".

Pegiat LSM Kontras, Puri Kencana Putri mengatakan, sikap panglima TNI yang beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang 'berseberangan' dengan kebijakan resmi pemerintah, seharusnya disikapi secara tegas oleh Presiden Jokowi.

"Presiden sudah beberapa kali ingin menunjukkan dialah panglima TNI tertinggi, tapi drama hari ini menunjukkan presiden masih lemah," kata Puri.

Dia kemudian menyimpulkan "Ini adalah watak kegagalan koordinasi, kegagalan untuk menciptakan kondusifitas antar aktor." Seharusnya, lanjutnya, "harus ada upaya koreksi" dari presiden.

Di akhir jumpa pers, KRSK kemudian meminta agar Presiden Jokowi melakukan regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI.

Yaitu "dengan melakukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih panglima TNI yang baru," kata Pimpinan LSM Imparsial, Al Araf, saat membacakan pernyataannya.

"Presiden tidak bisa berpangku tangan, dan harus mengambil tindakan yang pasti untuk hal semacam ini, karena ini berhubungan dengan operasional kenegaraan," kata Hendardi, pimpinan LSM Setara.

Fadli Zon: Panglima TNI harus klarifikasi

Di tempat terpisah, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, panglima TNI harus mengklarifikasi ucapannya yang menyebut ada pengadaan 5.000 senjata ilegal oleh sebuah institusi.

"Menurut saya, ini bukan persoalan biasa. Angka 5.000 itu angka signifikan. Dan Panglima TNI kalau berbicara seperti itu, mestinya ada satu data pendukung yang kuat, bukan sekedar bicara," kata Fadli, yang juga wakil ketua DPR.

"Karena itu, saya kira harus ada klarifikasi dan klarifikasinya juga terkait dengan institusi yang disebut, tetapi panglima TNI tidak menyebut nama institusinya," tandasnya.

Sementara, politikus Partai Nasdem dan sekaligus anggota Komisi I DPR, Supiadin Ari Saputra, mengatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pernyataanya yang beredar di YouTube tersebut.

"Panglima harus mengklarifikasi kembali," kata Supiadin kepada BBC Indonesia, Minggu malam. Rencananya, Komisi I DPR akan memanggil panglima TNI pada awal Oktober nanti.

"Kami ingin tahu latar belakangnya. Kami tidak ingin berita-berita rekaman ini menjadi liar kemudian ditanggapi dengan berbagai pendapat, yang tidak jelas sumbernya," tegas Supiadin.

Dia mengkhawatirkan, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau institusi lainnya.

"Ini bisa mengganggu stabilitas nasional," kata Supiadin.

BBC


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

GATOT NURMANTYO DIDESAK MUNDUR, JK: PRESIDEN YANG BERHAK MENILAI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Desakan agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mundur pasca-pidato di depan purnawirawan yang menyinggung soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal mulai ramai dibicarakan. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi wacana tersebut.

Menurut Kalla, karier Jenderal Gatot Nurmantyo sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. "Itu Presiden yang berhak menilai itu," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 26 September 2017. Dia mengatakan ini menjawab pertanyaan soal desakan mundur yang dialamatkan pada Gatot dari posisi Panglima TNI.

Desakan pada Gatot itu muncul setelah dia dianggap berpolitik melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya. Terakhir adalah persoalan adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan mengimpor 5 ribu senjata secara ilegal dengan mengatasnamakan Presiden.

Pernyataan itu dikeluarkan Gatot pada Jumat pekan lalu saat acara silaturahmi dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Pernyataan soal impor 5 ribu senjata ilegal ini kemudian menjadi polemik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan senjata yang dimaksud adalah untuk kebutuhan Badan Intelijen Negara dengan kebutuhan sebanyak 500 pucuk. Senjata ini digunakan untuk kebutuhan pendidikan taruna di Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul, Bogor.

Kalla sendiri enggan masuk dalam polemik senjata ilegal. "Kalau itu saya mengikuti saja penjelasan dari Menkopolhukam Wiranto," kata Kalla. Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik soal senjata dan maupun kontroversi Gatot Nurmantyo yang dianggap berpolitik. "Ya ,sudah dijelaskan oleh Pak Wiranto," kata Kalla.

TEMPO


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

GATOT NURMANTYO: 1.000 PERSEN BENAR ITU KATA-KATA SAYA



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo enggan berkomentar soal bantahan impor 5.000 pucuk senjata api yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Wiranto.

Meski demikian, Gatot Nurmantyo membenarkan ucapannya soal adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 puncuk senjata api.

"Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya. Benar, 1.000 persen benar itu kata-kata saya," ujar Gatot Nurmantyo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

"Tapi saya tidak pernah press release," tambah Gatot Nurmantyo.

Ketika didesak wartawan soal kebenaran info itu, Gatot Nurmantyo pun berkelit.

"Saya tidak menanggapi itu. Kalau saya press release, anda tanya kepada saya, saya jawab. Tapi karena saya bukan press release, tidak perlu saya jawab," kata Gatot Nurmantyo.

Soal bantahan yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Wiranto, Gatot Nurmantyo pun menjawab tegas, "Tanya sama Pak Wiranto."

Berikut pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait ucapannya soal adanya institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata api secara ilegal.

Simak tayangan video di atas.

TRIBUNNEWS


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

MANUVER JENDERAL GATOT DI BALIK ISU SENJATA BIN



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di sela-sela acara silaturahmi dengan para mantan petinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jumat, 22 September 2017, bocor ke publik. Kata sambutan Panglima TNI dalam rekaman itu memang membicarkan isu yang sangat sensitif.

Jenderal Gatot mengawali pernyataannya dengan mengutip data intelijen TNI yang mengungkap ada institusi negara non-militer yang akan membeli lima ribu pucuk senjata. Parahnya, kata Gatot, mereka mencatut nama Presiden Joko Widodo, seolah atas restu Presiden. Mereka menggunakan cara-cara amoral untuk mendapatkan jabatan.

"Data-data intelijen kami akurat," kata Jenderal Gatot dalam rekaman yang beredar. Panglima berjanji akan memberantas pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendaknya.

Tak berapa lama pernyataan Panglima viral di media sosial. Beragam reaksi muncul menanggapi pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo. Ada yang menyayangkan karena tak pas menyampaikan isu sensitif di ruang publik, karena berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat luas.

Ada pula yang mengkritik pernyataan Panglima sebagai manuver politik, dan ada yang meminta Panglima buka-bukaan terkait siapa oknum yang mengatasnamakan Presiden tersebut. Isu lima ribu pucuk senjata yang diucapkan Jenderal Gatot terlanjur menggelinding bak bola panas di ruang publik.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat dikonfirmasi ulang soal pernyataannya itu, tak membantah soal isi rekaman tersebut. Namun, Ia menolak berkomentar lebih lanjut mengenai isu soal lima ribu pucuk senjata.

"Iya benar itu kata-kata saya, benar. 1000 persen benar itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press rilis. Maka saya tidak perlu menanggapi itu," kata Gatot saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu 24 September 2017.

Gatot menegaskan, pernyataan itu tak pernah disampaikan secara resmi kepada media melalui pers rilis. Pernyatannya itu hanya disampaikan saat melakukan acara tatap muka dengan para purnawirawan TNI. "Ketika itu bukan press rilis, tidak perlu saya jawab," tegasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto meluruskan isu pembelian 5.000 senjata oleh salah satu instansi yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Ia menyesalkan isu tersebut seolah dikaitkan bahwa situasi dan kondisi politik dalam negeri dalam keadaan genting.

Wiranto telah mengonfirmasi isu tersebut langsung kepada sejumlah pihak, yakni Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan pihak lain yang terkait. Ia membenarkan memang ada pembelian 500 pucuk senjata kepada PT Pindad untuk kebutuhan BIN.

"500 Pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN. Dan senjata yang dibeli bukan standar TNI, tapi buatan Pindad dan bukan buatan luar negeri," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Minggu 24 September 2017.

Mantan Panglima ABRI ini memastikan pembelian senjata oleh Pindad menggunakan anggaran negara (APBN). Sehingga menurut dia, pembelian senjata itu bukan dilakukan oleh institusi lain di luar pengawasan pemerintah.

"Dan dari penjajakan dan penelitian yang kami lakukan maka pembelian senjata dari Pindad yang bukan standar TNI itu memang tidak perlu minta izin ke Mabes TNI, tapi cukup Mabes Polri dan itu sudah dilakukan," kata Wiranto.

Senjata Pindad

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose membenarkan adanya kontrak pembelian 517 pucuk senjata api untuk BIN tahun 2017 ini. Senjata yang dipesan dengan varian senapan serbu SS2 dengan standar non militer. Pelurunya pun bukan peluru amunisi yang biasa digunakan militer.

"Itu sudah kami jual untuk Bea Cukai, Kelautan, dan lain-lain. Jenisnya sama," kata Abraham saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 25 September 2017.

Bila tak ada aral melintang, PT Pindad berencana mendistribusikan ratusan senjata ini ke BIN pada akhir 2017 mendatang. Ia memastikan pembeliaan senjata ini resmi berdasarkan kontrak yang ada dan telah berizin. "Kalau itu dasarnya ada kontrak, dan ada izin Kabaintelkam (Mabes Polri)," ujarnya.

BIN sendiri beralasan membeli ratusan pucuk senjata karena ada kebutuhan untuk pendidikan dan latihan para mahasiswa di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). "Kami ingin intelijen andal dalam keterampilan senjata, menembak," kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto, di tvOne, Senin 25 September 2017.

Menurut Wawan, aparat BIN dalam mencari informasi juga membutuhkan pengamanan diri. Oleh karena itu, mereka harus bisa banyak hal, terlebih bila bertugas di wilayah yang bergejolak atau masuk ke kelompok separatis atau perlawanan lainnya.

"Perlu keberanian, skill, spirit, stamina prima. Dan salah satu skill adalah keterampilan dalam menembak, bongkar pasang, harus tahu rakitan-rakitan senjata," kata Wawan.

Terkait kebutuhan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengakui DPR pernah mendorong agar BIN menyediakan senjata api sungguhan untuk latihan menembak mahasiswa STIN.

"Masa intel belajarnya pakai replika kayu? Kan enggak lucu. Atau dia kalau mau belajar harus pergi ke lapangan tembak Polisi, itu kan memakan waktu," kata Abdul Kharis di Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.

Kendati demikian, Kharis menegaskan Komisi I DPR tidak pernah membahas anggaran dengan BIN hingga satuan 3, atau langsung pada dokumen anggaran yang memuat rinci deskripsi program dan alokasi pagu anggaran per program tiap satuan kerja. Menurutnya, penggunaan detil anggaran adalah domain eksekutif, bukan DPR.

"Kita di Komisi I DPR enggak terlibat dalam satuan 3 atau pengadaan senjata. Tolong dicek yang pesan siapa? Kalau untuk STIN seperti kita dorong, bahwa mahasiswa jangan menggunakan replika. Kita enggak bahas apakah beli senjata laras panjang atau pendek, kita enggak bahas," ujar dia.

Mabes Polri pada akhir Mei 2017 lalu, juga pernah mengajukan kebutuhan puluhan ribu senjata jenis pistol kepada PT Pindad. Kebutuhan itu untuk melengkapi anggota yang bertugas di lapangan seperti Polisi Lalu Lintas dan Anggota Sabhara dalam rangka membela diri terkait aksi-aksi teroris di lapangan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menjelaskan kebutuhan itu diperkirakan sekitar 20 ribuan senjata api. Polri telah membuka kerjasama Polri dengan PT Pindad, dan meminta lebih dari 10 ribu senjata api. Namun saat ini, Pindad baru memiliki ketersediaan produksi sekitar 5.000 senjata api tersebut.

"Kami ada budget untuk itu. Dan sekaligus juga untuk mendorong industri senjata dalam negeri," kata Tito. Ia menyebut anggaran pengadaan senjata api ini menggunakan APBN Perubahan 2017.

Alur Pembelian Senjata

Di sisi lain, Polri memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada sejumlah institusi negara yang diizinkan oleh Undang-Undang memiliki senjata api. Tentunya, semua senjata yang dimiliki berstandar non militer dengan kaliber 32/22 atau senjata gas.

Adapun terkait pembelian 517 senjata oleh BIN, Badan Intelijen Keamanan Polri telah memberikan rekomendasi sebagai syarat penyusunan kontrak dengan Pindad. Pengadaan senjata yang dilakukan BIN tahun ini, bukan termasuk senjata api TNI-Polri.

Rekomendasi Polri juga berlaku bagi lembaga lain yang diizinkan UU memiliki senjata api, seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bea Cukai, Satpol PP, Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, dan Polisi Hutan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, menjelaskan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, semua izin senjata api harus melalui rekomendasi Baintelkam Polri.

Nantinya, semua senjata itu akan diserahkan terlebih dahulu oleh produsen kepada Polri untuk dilakukan uji balistik, penomoran dan dokumentasi. Setelah itu, baru diserahkan kepada instansi terkait melalui Polri.

"Memang biasa sudah berjalan dari Ordonansi (Peraturan) Belanda. Tahun 1936, diperbarui tahun 1948, Undang Undang Daruratnya tahun 12 tahun 1951. Dan sampai sekarang, undang-undangnya belum ada lagi. Undang-undang tentang senjata api belum ada lagi," kata Setyo di Mabes Polri, Senin, 25 September 2017.

Sementara untuk pengajuan pembelian senjata api impor, Setyo mengatakan instansi terkait bisa mengajukan kepada Polri dengan melampirkan Surat Izin Impor (SI) dengan menyebutkan negara mana yang dituju pembeliannya. Setelah kontrak pembelian selesai dan senjata langsung diserahkan ke Mabes Polri untuk identifikasi.

"Kita kan ada peralatan forensik balikstik uji coba juga. Setelah identifikasi semua selesai dokumentasi kartu pemegang, kartu senjatanya baru diserahkan ke yang bersangkutan," terang Setyo.

Sedangkan prosedur yang dilakukan instansi sipil jelas berbeda dengan pengadaan senjata oleh TNI. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan betapa rumitnya pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik TNI.

User, dalam hal ini tiap-tiap matra angkatan (Darat, Laut, Udara) diminta untuk menentukan spesifikasi jenis alutsista yang akan diadakan sesuai dengan urgensi, kebutuhan dan skala prioritas dengan melihat potensi ancaman terjadi atau kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force-MEF).

Dalam Permenhan itu, TNI tidak diperkenankan membeli senjata sesuka hati, apalagi pesanan pihak tertentu. Rencana pembelian alutsista tiap matra ini kemudian masuk dalam kebutuhan operasi Mabes TNI dan diproses di Kemenhan di bawah kendali Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Selanjutnya diproses kontrak perjanjian dengan melibatkan Kementerian Keuangan.

Belum cukup di situ, peran Komisi I DPR menjadi penting dalam pembahasan anggaran negara yang digunakan untuk pembelian alutsista. Di parlemen, setiap proses transaksi keuangan negara membutuhkan tanda bintang. Tanda bintang di DPR menunjukkan berapa besar urgensi pembelian alutsista TNI.

Manuver Politik

Di luar polemik yang muncul dari isu lima ribu senjata api ini, tak sedikit banyak pihak yang menyebut pernyataan Panglima TNI tidak etis, dan sarat politis. Terlebih, nama Gatot Nurmantyo menjadi salah satu yang santer disebut bakal mengorbit di Pemilu 2019.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyesalkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait lima ribu pucuk senjata. Padahal, Panglima bisa berkoordinasi dengan instansi terkait, atau bahkan langsung melaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, melemparkan informasi intelijen yang sangat sensitif kepada publik merupakan langkah yang tidak bijak, dan tidak pada tempatnya.

"Sebaiknya dihindari dan ternyata benar kemudian menjadi riuh. Masyarakat menilai ada apa ini," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.

Politikus PDIP ini berharap isu ini tidak dipolemikkan lagi karena sudah ada klarifikasi dari Menkopolhukam. Namun, Ia khawatir jika isu ini kemudian menjadikan persepsi laporan intelijen militer seperti tidak akurat. "Padahal TNI adalah organisasi paling solid," ujar Hasanuddin.

Terkait apakah isu ini mengarah kepada politis, Hasanuddin meminta siapapun militer yang berpolitik saat masih berdinas, segera mengundurkan diri. "Saya bahkan mundur sebelum masa saya habis. Tapi kalau saya masih dinas melakukan kampanye itu tidak pas," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Direktur Setara Institute, Hendardi meminta Presiden Jokowi agar lebih berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Hal ini buntut dari pernyataan Jenderal Gatot terkait masalah pembelian 5000 senjata oleh institusi non militer di Tanah Air.

"Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 25 September 2017.

Maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang.

Menurut Hendardi, apa yang disampaikan Gatot terkait informasi intelejen ke ruang publik sudah menayalahi aturan dan kepatutan. "Tugas intelijen adalah hanya mengumpulkan data dan informasi untuk user-usernya, yakni Presiden," katanya.

Sebaliknya, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, justru menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus disikapi serius. Ia mengingatkan TNI adalah lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa, baik dari ancaman dari dalam maupun luar negeri.

"Apa yang disampaikan panglima tidak boleh dianggap sepele atau enteng. Ada kesungguhan luar biasa. Kontestasi melalui pilkada, pemilu, tidak harus mengikutsertakan senjata-senjata," kata Siti di tvOne, Senin, 25 September 2017.

Siti menegaskan Gatot menyampaikan sesuatu dalam konteks yang serius. Terlebih saat ini bangsa Indonesia akan memasuki tahun politik. Sehingga menurutnya, apa yang disampaikan Panglima tak ada yang salah, karena konsennya adalah situasi keamanan negara.

"Konsen yang serius dari panglima, kita tanggapi serius. Ini era demokrasi, komunikasi terbuka, tidak ada yang bisa ditutupi," ujarnya.

Ia menambahkan, apa yang dikeluhkan Panglima soal pembelian senjata itu bagus diketahui masyarakat agar mereka tahu negara ini dalam keadaan normal atau kurang normal. Baginya, masyarakat punya hak dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara.

"Ini menjadi sangat relevan, signifikan, urgen. Tentu institusi negara terkait ini bisa melakukan (antisipasi) secara serius apa yang disampaikan pak panglima. Kalau gagal merespons, ini sia-sia. Kita punya sejarah," tutur dia.

VIVA


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

GATOT NURMANTYO DIANGGAP PIMPINAN TERBURUK TNI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap sebagai pemimpin terburuk bagi pasukan militer sepanjang era reformasi. Hal itu dikarenakan sikap politiknya yang diperlihatkan secara gamblang. Padahal sebagai unsur pertahanan Indonesia, ia dilarang berpolitik.

"Cara Gatot Nurmantyo memimpin TNI adalah yang terburuk sepanjang era reformasi. Bukan karena melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan secara terbuka, tetapi karena membawa kembali TNI berpolitik bahkan dengan mengorbankan koeksistensi antarinstitusi negara seperti Polri, BIN, dan Kemenhan," kata Ketua SETARA Institute, Hendardi melalui keterangan tertulis, Minggu 24 September 2017.

Seperti diketahui Gatot membeberkan adanya 5.000 pucuk senjata api yang didatangkan secara ilegal. Pernyataan itu juga mengarah pada adanya rencana penyerangan. Hendardi melihat pernyataan itu menjadi teladan buruk bagi prajurit yang selama ini diajari disiplin.

Para pasukan dibatasi koridor disiplin dan membangun relasi yang kuat dan sehat dengan Polri, untuk mengantisipasi tingginya frekuensi politik antar kedua institusi.

"Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI," kata Hendardi.

Menurut dia, pernyataan Gatot seperti ini sudah terjadi kesekian kali di September 2017. Hendarsi mengatakan Gotot terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI.

"Selain isu PKI, pemutaran film G30SPKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya, adalah akrobat politik Panglima TNI yang sedang mencari momentum politik untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun," kata Hendardi.

Sementara PT Pindad (Persero) membenarkan adanya pembelian senjata. Namun jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantori mengatakan pembelian senjata tersebut ditujukan untuk Badan Intelijen Nasional (BIN).

"Benar, (itu) sebagai kelengkapan tugas saja di polsus (polisi khusus)," ujar Bayu melalui pesan singkat, Minggu 24 September 2017.

Pernyataan Bayu turut menguatkan klarifikasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang mengklaim pengadaan ratusan senjata untuk BIN dalam rangka keperluan pendidikan inteligen.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto sudah meluruskan isu pembelian 5.000 pucuk senjata ini. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.

"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto, Minggu 24 September 2017.

Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.

"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.

METROTV


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

Selasa, 26 September 2017

JIKA TANDA NOMOR 4 INI TERASA, LETUSAN GUNUNG AGUNG TINGGAL MENUNGGU MENIT ATAU JAM



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Status 'awas' masih diberlakukan untuk Gunung Agung yang terletak di Karangasem, Bali.

Bukan tanpa alasan, gunung berapi yang terakhir kali erupsi pada 17 Maret 1963 tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas sejak Jumat (22/9/2017).

Status gunung berapi yang tadinya 'siaga' pun dipastikan naik menjadi 'awas'.

Setelah peningkatan status tersebut, aktivitas vulkanik dalam perut Gunung Agung pun semakin meningkat.

Di sisi lain, belakangan terkuak hal-hal yang menandai erupsi Gunung Agung kian menuju pada arah erupsi.

Jika sampai tanda nomor 4, maka letusan tinggal menunggu menit atau jam.

Berikut Tribunwow.com hadirkan ulasan lengkapnya:

1. Asap

Informasi yang berhembus menyebut lokasi sekitar Gunung Agung dikepung asap cukup tebal beberapa waktu belakangan.

Hal tersebut pun jadi pertanda bahwa Gunung Agung bakal erupsi dalam waktu dekat.

Demikian seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kasbani.

2. Pergerakan magma

Pergerakan magma dari perut bumi ke permukaan pun menjadi tanda Gunung Agung akan segera meletus.

Sementara itu, Senin (25/9/2017) hari ini, aktivitas vulkanik terpantau terus meningkat.

Peningkatan tersebut pun senada dengan pergerakan magma dalam perut bumi.

Hal itu disampaikan pula oleh Kasbani.

"Kami memantau terus, ada tren penggelembungan atau mengembang di permukaaan. Istilahnya inflasi," jelasnya saat ditemui Tribun Bali di Pos Pengamatan Gunungapi Agung, Desa Rendang, Karangasem, Bali.

3. Kabut di kawasan Gunung Agung

Pantauan Tribun Bali dari Pos Pengamatan di Desa Rendang, Karangasem pada Senin pagi, Gunung Agung tampak diselimuti kabut tipis.

Setelahnya, sekitar pukul 11.20 WITA, visual Gunung Agung tak terlihat lantaran tertutup mendung tebal disertai kabut.

"Potensi meletus besar dan belum ada tanda-tanda penurunan," ucap Kasbani.

4. Gempa tremor
Terjadinya gempa tremor merupakan tanda utama Gunung Agung akan meletus.

Dikatakan Kasbani, hal ini menjadi karakteristik gunung api tersebut.

"Kalau terjadi gempa tremor berarti letusan tinggal menunggu hitungan menit atau jam. Potensinya besar, makanya perlu diantisipasi kawasan rawan bencana untuk menghindari korban," jelasnya.

Meski begitu, hingga saat ini pihak yang berwenang belum mencatat adanya gempa tremor di sekitar Gunung Agung.

Walau demikian, pergerakan magma terus mendekati permukaan.

TRIBUNBALI


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

JONRU GINTING MANGKIR DARI PANGGILAN POLISI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melayangkan panggilan terhadap pegiat media sosial, Jonru Ginting. Panggilan itu terkait unggahannya yang dianggap bernuansa ujaran kebencian. Namun, Jonru mangkir dari pemeriksaan polisi.

"Sudah (dipanggil), tapi belum datang, nanti kami agendakan kembali," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Dia menuturkan, surat panggilan tersebut telah dilayangkan pada Minggu 24 September kemarin. Namun, hingga saat ini polisi belum mendapat penjelasan dari pihak Jonru soal ketidakhadirannya.

"Belum ada penjelasan kenapa yang bersangkutan tidak hadir," ucap Argo.

Dihubungi secara terpisah, Jonru mengaku sudah menerima surat panggilan tersebut. Namun, dia tidak dapat memenuhi panggilan itu lantaran ada urusan lain.

"Iya sudah ada (panggilan dari kepolisian), jadwal hari ini jam 15.30 WIB, tapi karena ada acara lain, tadi tim pengacara saya sudah meminta untuk diundur Kamis, 28 September," ucap Jonru.

Dia beralasan, dirinya tak bisa memenuhi panggilan polisi karena ada urusan keluarga.

Sejauh ini, ada tiga laporan yang dilayangkan untuk Jonru terkait postingannya. Dua laporan dilayangkan oleh pengacara bernama Muannas Alaidid. Satu laporan lagi dilayangkan oleh pengacara bernama M Zakir Rasyidin.
Minta Jonru Ditahan

Sebelumnya, pelapor akun media sosial Jonru Ginting, Muannas Al Aidid, mendesak kepolisian mencekal Jonru Ginting. Muannas khawatir Jonru bisa melarikan diri ke luar negeri.

"Intinya agar polisi melakukan pencekalan terhadap Jonru. Kami khawatir dia melarikan diri, sementara belum ada kepastian tindakan apa pun dari kepolisian. Kami juga belum tahu kapan akan diperiksa," kata Muannas saat dikonfirmasi, Jumat (15/9/2017).

Dia mendapat kabar Jonru berencana melakukan umrah. Karena itu, ia khawatir Jonru bisa menghilangkan barang bukti.

"Pencekalan itu perlu dilakukan, karena Jonru kan berencana melakukan umrah, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti," jelas Pengurus Badan Advokasi dan Hukum Partai Nasdem ini.

Laporan Muannas soal dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Jonru sudah diterima polisi dengan Nomor LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit pada Kamis, 31 Agustus 2017.

Dia mengatakan, unggahan Jonru diduga berpotensi memperlemah kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebab, setiap kalimatnya sering mempermasalahkan kelompok ataupun etnis tertentu yang tak sesuai fakta yang ada.

Unggahan itu, menurut Muannas, juga dapat menimbulkan opini tersendiri di masyarakat.

LIPUTAN6


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

POLRI TEGASKAN SENJATA PESANAN BIN BERBEDA DENGAN POLISI



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan senjata yang dipesan Badan Intelegen Negera (BIN) berbeda dengan yang dipesan oleh Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Senjata yang dipesan oleh BIN menurut Setyo hanya sekitar 517 pucuk senpi. "Beda," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Setyo juga meminta agar tidak lagi mengaitkan antara senjata yang dipesan oleh BIN dengan Polri. Pasalnya dari jumlahnya saja yang disediakan oleh Pindad sudah berbeda, antara Polri 5.000 sedangkan BIN 517. "Jangan dikaitkan (517) dengan yang 5.000 itu untuk polisi," terangnya.

Senjata yang dipesan pun terang Setyo, jenisnya berbeda. Senjata yang dipesan oleh polri adalah senjata yang berfungsi untuk melumpuhkan bukan untuk menyerbu. "Senjata gendam, itu untuk melumpuhkan," ucapnya.

Rencananya Polri ingin memesan senjata gendam tersebut sebanyak 15 ribu pucuk. Namun Pindad hanya mampu menyediakan 5.000 pucuk gendam. Sehingga polri berencana untuk memesan kembali di luar negeri sebanyak 10 ribu senjata. Pembelian senjata tersebut sambung jenderal bintang dua ini, dibiayai oleh APBNP.

"Karena Pindad hanya sanggup 5.000 sehingga yang 10 ribu pucuk harus dicari dari luar, maka kita (polisi, Red) sedang mencari lagi, tahun ini harus beres," ungkapnya.

Senjata gendam ini, dia mengatakan, karena diperuntukkan bagi polisi lalulintas (Polantas) maka bentuknya pun sangat simpel. Karena disesuaikan dengan kondisi petugas di lapangan yang nantinya akan menggunakan senjata itu. "Lebih simpel, lebih kecil untuk petugas di lapangan. Itu untuk patroli petugas," ujarnya.

REPUBLIKA


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

DIPERIKSA KASUS SARACEN, EGGI SUDJANA DICECAR 30 PERTANYAAN



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Selama empat jam diperiksa terkait kasus Saracen, Eggi Sudjana mengaku dicecar 30-an pertanyaan. "Total ada 30-an, tapi intinya ada 19 pertanyaan," ujar Eggi seusai diperiksa di Gedung Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta Pusat pada Senin, 25 September 2017.

Eggi Sudjana diperiksa penyidik karena namanya tercantum sebagai anggota Dewan Penasehat Saracen. Polisi menemukan sindikat ini memiliki sekitar 800 ribu akun yang aktif di media sosial. Akun-akun penebar hoax dan ujaran kebencian ini akan beroperasi begitu mendapatkan pesanan.

Tiga pentolan kelompok Saracen telah ditangkap polisi di lokasi berbeda. Mereka adalah Muhammad Faizal Tanong, Jasriadi, dan Sri Rahayu Ningsih. Ketiga orang itu adalah orang yang berperan penting dalam kelompok Saracen. Dalam pemeriksaan polisi, terdapat nama Eggi Sudjana dalam struktur kelompok ini.

Eggi Sudjana merasa dalam posisi difitnah. "Sama sekali tidak mengerti mengapa ada nama saya disitu," kata Eggi. Ia mengatakan bahwa Jasriadi hanya asal comot namanya, dikarenakan mendapat rekomendasi dari Rizal Kobar, Dewan Pakar Saracen.

Eggi mengakui menenal Rizal Kobar. Namun, hanya sebatas adik kelas semasa kuliah saja. "Junior saya di Universitas Jayabaya," ucap Eggi. Untuk selebihnya, ia mengaku tidak tahu menahu.

Merasa dirinya difitnah, Eggi lewat kuasa hukumnya Razman Nasution melaporkan Jasriadi dengan tuduhan menghina dan mencemarkan nama baiknya pada 28 Agustus 2017.

Tak hanya Jasriadi, Razman juga melaporkan Ketua Bidang Hukum Sekretaris Nasional Jokowi Dedy Mawardi dan Sunny Tanuwidjaja dengan sangkaan mencemarkan nama baik dan fitnah melalui media sosial terhadap Eggi sehubungan dengan Saracen.

TEMPO


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

POLISI: MANGKIR PEMERIKSAAN, JONRU DIPANGGIL LAGI PEKAN DEPAN



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan kembali pemanggilan untuk Jonru Ginting terkait laporan kader Nasdem Muannas Alaidid. Jonru tak hadir dari panggilan penyidik.

"Jonru akan diagendakan kembali (pemeriksaannya), karena tidak datang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Senin (25/9/2017).

Jonru seharusnya memenuhi panggilan penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin (25/9) ini -- sebelumnya ditulis Minggu (24/9) -- . Akan tetapi, Jonru tidak datang.

"Tidak ada penjelasan kenapa tidak datang," imbuhnya.

Untuk itu, penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan untuk Jonru pada pekan depan. Jonru dipanggil sebagai saksi.

Sebelumnya, Jonru dilaporkan oleh Muannas terkait postingannya di akun Facebook-nya yang bermuansa SARA. Posting-an itu diunggah Jonru sejak 2014 sampai 2017.

Setelah laporan pertama, Muannas kembali melaporkan Jonru ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Kali kedua, Muannas melaporkan Jonru karena memelesetkan nama belakangnya Alaidid dengan Alaidit.

DETIK


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

POLISI: ADA 2.700 MEMBER NIKAHSIRRI.COM, BELUM DITEMUKAN KLIEN WANITA



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Polisi menyebut klien atau member situs Nikahsirri.com didominasi laki-laki. Saat ini terdata ada 2.700 meber atau klien yang terdaftar dalam situs tersebut.

"Ini sementara informasi yang kami dapat yang baru terinformasikan kepada saya sebagian besar member itu adalah laki-laki. Kami belum mendapatkan member-member (klien) yang berkelamin wanita," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/9/2017).

Adi mengatakan, dalam situs itu sebutan klien atau member diberikan bagi mereka yang menggunakan situs tersebut untuk memilih dan mencari pasangan.

Sedangkan sebutan mitra adalah mereka yang mendaftarkan diri untuk menjadi suami atau istri siri, penghulu, dan bahkan saksi atau dengan kata lain sebagai pihak yang dipilih.

Menurut Adi, ada 300 mitra yang terdaftar dalam situs tersebut. Ratusan orang tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan.

"Memang mitra ini ternyata tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan juga, mereka buka peluang orang-orang untuk mendaftarkan diri sebagai mitra," kata Adi.

Aris Wahyudi, pemilik sekaligus pendiri situs nikahsirri.com, ditangkap Tim Cybercrime Krimsus Polda Metro Jaya pada Minggu (24/9/2017) di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Penangkapan Aris terjadi setelah Tim Cybercrime Krimsus Polda Metro Jaya menemukan situs www.nikahsirri.com pada 22 September 2017 lalu.

Situs tersebut berisikan konten pornografi yang menawarkan fasilitas lelang perawan dan juga menyediakan jodoh serta wali.

Polisi juga menyita barang bukti berupa laptop, empat buah topi berwarna hitam bertuliskan "Partai Ponsel," dua buah kaos berwarna putih bertuliskan "Virgins Wanted," dan satu spanduk hitam bertuliskan "Deklarasi Partai Ponsel Brutally Honest Political".

KOMPAS


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262

Senin, 25 September 2017

KORBAN TEWAS GEMPA DI MEKSIKO CAPAI 318 ORANG



Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Otorita Meksiko hari Minggu (24/9) mengatakan korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,1 pada hari Selasa lalu (19/9) mencapai 318 orang, di mana lebih dari separuh merupakan korban di ibukota Mexico City.

Kepala Badan Pertahanan Sipil Luis Felipe Puente melaporkan melalui Twitter bahwa 180 orang tewas di ibukota itu.

Selain itu ada 73 korban tewas di negara bagian Morelos, 45 orang di Puebla, 13 orang di State of Mexico, enam orang di Guerrero dan satu orang di Oaxaca.

VOA


JUAL Frutablend, Nes V, Glucella, Mr Pro, WMP, CMP, Peninggi Badan Calsea Bone, Penambah Berat Badan Mr Pro, Serum Wajah Phytocell, Dtozym, Gicafe, Soyess, dll Aman Alami BPOM TERLARIS - info & order LINE/WA 085721536262