ICI: USUT KASUS KORUPSI BESAR DI PEMPROV DKI

Ayo Langganan Gratis Berbagi Berita...Jangan lupa Share dan Komen ya :)

Aktivis anti-korupsi DKI Jakarta mendesak Kejaksaan Agung mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi mulai dari DPRD. Sebab, anggaran selama ini diduga di-setting oknum anggota dan pimpinan dewan sehingga mereka juga harus turut diperiksa.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa dugaan korupsi itu dimulai dari oknum legislatif. Untuk mengungkap kasus korupsi besar di Pemprov DKI kejaksaan harus terlebih dulu memeriksa sejumlah oknum anggota dan pimpinan dewan,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Investigation (ICI) Barito Pasaribu di Jakarta, Senin (28/10).

Menurut Barito, langkah kejaksaan dalam mengusut sejumlah kasus korupsi di Pemprov DKI harus didukung semua pihak. Hal itu sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.

Dia mengungkapkan, kasus korupsi yang telah diselidiki oleh Kejagung di Pemprov DKI saat ini masih kasus skala kecil. Dia berharap kejaksaan mampu berbuat lebih utnuk mengungkap penyeleweangan anggaran yang begitu luar biasa selama ini.

"Kalau dimulai dari oknum pimpinan dewan pasti hasilnya kasus besar. Sebab, dari hasil investasi tim kami penyelewengan anggaran itu dimulai dari oknum pimpinan dewan. Parahnya lagi ada oknum pimpinan dewan memiliki rekanan sendiri yang mengurusi proyek-proyek besar di Pemprov DKI. Ini harus dituntaskan,” katanya.

Bahkan, ungkap Barito, ada satu rekanan yang memiliki inisial R yang merupakan pengatur proyek-proyek besar di DKI. Rekanan itu diduga merupakan orang pimpinan dewan dan bahkan kami berani menegaskan dia (rekanan) itu menjadi pimpinan dewan bayangan.

Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan ketika dikonfirmasi dengan temuan ICI, enggan berkomentar. Ketika ditelepon ke selulernya tak mau menggubrisnya. SMS yang dikirimkan juga tidak dibalas politisi Partai Demokrat itu.

Anggota Komisi D (bidang Pembangunan) Boy Bernardi Sadikin mengungkapkan, Anggaran "siluman" DPRD DKI Jakarta disinyalir tidak hanya ada dalam APBD Perubahan 2013. Namun, anggaran itu juga banyak terdapat dalam APBD reguler dan telah terjadi sejak lima tahun terakhir.

"Penitipan anggaran ini sudah terjadi di DPRD DKI. Banyak yang tidak beres dalam sistem penganggaran selama ini," ujarnya.

Sistem pembahasan anggaran yang benar menurut Boy, harus terlebih dulu dibahas di Komisi C (Bidang Anggaran). Untuk selanjutnya dibahas di masing-masing komisi.

Namun, yang terjadi selama ini pembahasan anggaran langsung ditangani badan anggaran (Bangar) dan pimpinan dewan. Pembahasan secara by pass tersebut membuat oknum anggota dewan dan pimpinan berusaha "memainkan" situasi.

"Ditambah lagi dengan adanya oknum di Bappeda dan SKPD yang turut berperan dalam mengajukan anggaran yang tidak terlalu penting. Jadi, kalau tidak ada kolaborasi tak mungkin bisa seperti ini," katanya.

Bahkan, kata Boy, sejumlah anggota dewan termasuk dirinya tidak tahu isi anggaran yang akan ditetapkan dalam Paripurna. Konsisi itu terjadi selama dia duduk di kursi wakil rakyat itu.

"Pembahasan anggaran tertutup dan hanya diketahui oknum pimpinan dewan dan sejumlah anggota banggar. Saya anggota baggar saja bahkan tidak tahu kemana saja anggaran dialokasikan. Makanya saya bingung, kok bisa uang rakyat dibagi-bagi begitu saja. Ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Boy yang tidak lagi mencalonkan diri untuk jadi anggota DPRD DKI dalam periode 2014-2019 itu.

BERITASATU

JUAL MINYAK BULUS MURNI UNTUK MENGENCANGKAN PAYUDARA, MENGERASKAN PENIS DLL MINAT WhatsApp: 08882019835 - SMS: 085721536262 - LINE: timsolshop - Twitter: @timsolshop - Facebook: Tim's Ol Shop - YM: cstimsolshop